PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka mengakui adanya kebobolan sistem penganggaran di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebabkan anggaran pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, meskipun ia mengklaim telah menolak usulan tersebut. Pengakuan ini muncul setelah ia mencopot dua Direktur Jenderal (Dirjen) pada awal Mei 2026, yakni Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari Dirjen Anggaran. Insiden ini menyoroti lemahnya pengawasan sistem dan celah keamanan pada perangkat lunak Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang luput dari perhatian internal.
Kebobolan Sistem dan Pencopotan Dua Dirjen
Momen pengakuan itu terjadi dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis (7/5/2026). Di hadapan awak media, Purbaya menjelaskan bahwa perangkat lunak milik DJA memiliki celah keamanan yang memungkinkan anggaran yang sudah ditolak untuk tetap diproses.
"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan sistem tengah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Namun, nada bicaranya tetap datar, seolah menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN telah terusik.
Luky Alfirman: Birokrat Senior yang Kecolongan
Sorotan tajam pun mengarah kepada Luky Alfirman. Sosok yang menjabat sebagai Dirjen Anggaran ini dinilai bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengelolaan APBN. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang birokrat senior dengan gelar doktor ekonomi dari University of Colorado bisa kecolongan hanya karena celah perangkat lunak?
Ketika dikonfirmasi mengenai keterkaitan pencopotan Luky dengan lolosnya anggaran motor listrik, Purbaya hanya tersenyum tipis. "Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," katanya, Senin (11/5/2026).
Luky Alfirman bukanlah nama asing di lingkungan Kemenkeu. Ia bergabung sejak 1995 dan memiliki rekam jejak yang mentereng, mulai dari Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, karier panjang yang gemilang itu kini harus tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.
Koordinasi Buruk antara Kemenkeu dan BGN
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tetap bergeming. Ia mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan ini menunjukkan adanya koordinasi yang buruk.
Kejadian ini juga menjadi bukti kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA yang selama ini dianggap sebagai benteng APBN. Anggaran yang seharusnya diblokir justru melenggang keluar, tanpa ada yang menyadarinya hingga publik mencium aroma kejanggalan.
Akuntabilitas Belanja Negara Dipertanyakan
Kini, meskipun Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak kembali bocor, publik terlanjur melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara. Insiden ini melibatkan pejabat setingkat eselon I, sekaligus mempertanyakan seberapa ketat sebenarnya pengawasan terhadap setiap pengeluaran negara.
Di koridor-koridor gedung Kemenkeu, para pegawai mulai berbisik-bisik. Sebagian dari mereka mengaku baru tahu bahwa celah software bisa menjadi pintu masuk bagi anggaran senilai puluhan miliar rupiah. Seorang staf di lantai tiga, yang enggan disebut namanya, hanya menggelengkan kepala saat ditanya soal sistem baru yang tengah dibangun. "Kami hanya bisa berharap ini yang terakhir," ujarnya lirih.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menteri PPPA Desak Pesantren Perkuat Sistem Perlindungan Anak di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan
JPU Bantah Rocky Gerung soal Tim Eksternal, Sebut Nadiem Makarim Langgar Prosedur demi Kepentingan Bisnis Pribadi
Disdikpora Cianjur Pastikan Tak Rekrut Guru Honorer Baru, 1.500 Tenaga Lama Tetap Dipertahankan
Dinkes DKI Imbau Warga Kendalikan Populasi Tikus Cegah Penyebaran Hantavirus