PARADAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), memastikan tidak akan merekrut tenaga guru honorer baru tahun ini. Langkah ini merupakan penyesuaian terhadap kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat. Meski demikian, sekitar 1.500 guru honorer lama masih diberdayakan untuk mengisi kekosongan akibat banyaknya guru yang pensiun, terutama di sekolah negeri. Kepastian ini disampaikan Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, di Cianjur pada Senin, 11 Mei 2026.
Menunggu Regulasi, Tak Ada Rekrutmen Baru
Sejak awal tahun 2025, pemerintah daerah sudah menghentikan penerimaan honorer baru di lingkungan sekolah negeri. Namun, hingga saat ini, Disdikpora Cianjur masih menunggu surat resmi terbaru dari pusat mengenai mekanisme penghapusan tenaga honorer. Ruhli mengakui, situasi ini membuat pihaknya harus bergerak hati-hati.
“Kami masih menunggu regulasi lanjutan terkait penataan tenaga honorer. Belum ada surat resmi terbaru mengenai mekanisme penghapusan tenaga honorer,” ujarnya di Cianjur.
Meskipun rekrutmen baru dihentikan, kebutuhan tenaga pengajar di lapangan tetap tinggi. Hal inilah yang mendorong Disdikpora untuk tetap memberdayakan ribuan guru honorer yang sudah ada.
1.500 Guru Honorer Masih Diandalkan
Di tengah ketidakpastian status, para guru honorer ini tetap menjadi tulang punggung proses belajar mengajar. Mereka tersebar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di berbagai kecamatan. Honornya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Banyaknya guru yang memasuki masa pensiun membuat sekolah tetap membutuhkan keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, terutama di sekolah negeri di Cianjur,” jelas Ruhli.
Sebagian besar dari ribuan guru ini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Padahal, banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.
Nasib Guru Honorer: Antara Harapan dan Kepastian
Pemerintah daerah berjanji akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer. Target terdekat adalah mengangkat mereka minimal menjadi PPPK paruh waktu. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
“Selama ini ribuan guru honorer tersebar di setiap kecamatan yang ada di Cianjur. Karena sekolah masih membutuhkan mereka akibat kekurangan guru di sejumlah wilayah, kami akan berupaya agar mereka mendapat kepastian,” tuturnya.
Sampai ada kejelasan dari pusat, Ruhli meminta para guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap diberdayakan.
“Kami meminta para guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap diberdayakan,” pungkasnya.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Grace Natalie Buka Pintu Dialog dengan Jusuf Kalla Usai Komentari Ceramah Viral
Bhayangkara Presisi Lampung FC Balikkan Keadaan, Hajar Madura United 3-1
Ahli Hukum Bantah Tuduhan Diskriminasi Pemerintah dalam Penanganan Bencana Sumatera
Gema Waisak 2026 di Kemayoran: 78 Bhikkhu dan Ribuan Umat Buddha Ikuti Prosesi Pindapata