PARADAPOS.COM - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen kementeriannya untuk membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua dalam mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan saat peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Senin, 18 Mei 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
Apresiasi atas Potensi Generasi Muda Papua
Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyaksikan langsung penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang memadukan gerak, musik, dan suara secara harmonis. Ia mengaku terkesan dengan energi dan kedisiplinan yang ditunjukkan. Menurutnya, potensi semacam inilah yang perlu dirawat dan didukung melalui kebijakan afirmasi.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Peluang Pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia
Supratman kemudian menawarkan kesempatan langsung kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa yang hadir. Mereka diajak untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum. Bagi yang berminat, proses pendidikan akan dimulai dari semester awal, dan setelah lulus, mereka berkesempatan menjadi ASN.
Namun, tidak semua harus mengambil jalur tersebut. Supratman juga memberikan opsi bagi mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Ia menegaskan, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmatif dalam setiap proses penerimaan ASN.
“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.
Dorongan untuk Pelajar SMP dan SMA
Bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA, Supratman mendorong mereka untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini. Menurutnya, peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum terbuka lebar bagi siapa saja yang serius dan memiliki tekad kuat.
Ia menambahkan, kebijakan afirmasi ini bukan sekadar janji, melainkan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua. Di tengah tantangan geografis dan infrastruktur, langkah ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses.
Harapan untuk Pembangunan Hukum Nasional
Melalui kebijakan ini, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda dari tanah Papua yang memiliki kesempatan untuk berkembang. Tidak hanya sekadar menjadi bagian dari birokrasi, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan hukum nasional.
Suasana di Sorong sore itu terasa hangat. Di sela-sela peresmian Posbankum, sejumlah pelajar tampak antusias mendengarkan arahan menteri. Beberapa di antaranya bahkan langsung menyatakan minat untuk mendaftar ke Politeknik Pengayoman Indonesia. Langkah kecil yang mungkin menjadi awal dari perubahan besar bagi masa depan hukum di Papua.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Australia Hadapi Mesir di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Salah Pulih Tepat Waktu
DFB Pecat Nagelsmann Usai Gagal di Piala Dunia 2026, Jurgen Klopp Jadi Target Utama
Konsumsi Pertalite di Jawa Timur Melonjak 14 Persen Imbas Kenaikan Harga BBM dan Libur Sekolah
Tanjung Verde Buktikan Negara Kecil Bisa Bersaing di Piala Dunia, Jadi Pelajaran bagi Indonesia dalam Mengelola Pemain Diaspora