Aktivis 98 Andrianto Andri Kecam Laporan The Economist yang Tuding Prabowo Otoriter dan Boros

PARADAPOS.COM - Kritik pedas datang dari aktivis dan eksponen Reformasi 1998, Andrianto Andri, terhadap laporan majalah Inggris The Economist yang dinilainya berlebihan. Dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026, ia menolak keras tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menuju otoritarianisme dan pemborosan anggaran. Andrianto menilai majalah itu mengabaikan pendekatan demokratis Prabowo yang baru berhasil pada percobaan keempat di Pemilu 2024, serta kebijakan populis yang justru menguntungkan rakyat.

Kritik terhadap Opini Majalah Ternama

Andrianto Andri, yang meraih gelar magister administrasi dari Universitas Prof. Dr Moestopo, menyoroti opini The Economist yang menurutnya tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa majalah yang pertama kali terbit pada 1843 oleh keluarga Atmelly dan Rothschild itu telah menyebarkan isu yang membahayakan stabilitas dalam negeri.

"Majalah tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo melakukan pendekatan demokratis dalam mencapai kekuasaan setelah tiga kali gagal. Saat ini, mantan Danjen Kopassus itu menelorkan kebijakan-kebijakan populis untuk rakyat," ujar Andri dalam keterangan yang diterima redaksi.

Pandangan tentang Kepemimpinan Nasional

Menurutnya, Presiden Prabowo adalah sosok nasionalis tulen yang sangat dibutuhkan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia merujuk pada kebijakan hegemonistik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Venezuela sebagai contoh situasi dunia yang tidak menentu.

"Dikatakan juga oleh majalah itu, sebagai negara yang merupakan penganut muslim terbesar di dunia saat ini Indonesia berada di jalur yang sangat beresiko. Majalah itu sampai pada kesimpulan, Prabowo sedang melemahkan keuangan negara dengan perilaku borosnya, dan membahayakan demokrasi karena dia tidak mentolerir adanya kritik terhadap pemerintahannya," beber dia.

Bias Neoliberalisme dalam Pemberitaan

Andrianto menilai bahwa sejak awal berdirinya, The Economist memang berkiblat pada pemikiran neoliberalisme. Menurutnya, paham ini mendukung ideologi kapitalisme modern dengan semboyan membiarkan pasar bekerja sendiri tanpa intervensi negara.

"Paham yang mereka perjuangkan adalah biarkan pasar bekerja dengan sendirinya (laissez-faire). Negara tidak perlu mengintervensi lewat serangkaian kebijakan yang mengganggu mekanisme pasar," tuturnya.

Karena itu, ia menganggap wajar jika majalah tersebut tidak memahami langkah Presiden Prabowo melalui program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Di sisi lain, Prabowo juga memperkuat APBN dengan mendahulukan kepentingan domestik dan ketahanan pangan nasional.

Konsistensi Demokrasi Prabowo

Andrianto menekankan bahwa tuduhan otoritarianisme sama sekali tidak relevan. Ia mengingatkan bahwa Prabowo telah mengikuti proses demokrasi sebanyak empat kali dalam pemilihan presiden, tiga kali gagal, dan baru menang pada 2024.

“Menurut majalah itu, Prabowo adalah sosok pemimpin yang membuat Indonesia menuju otoritarianisme. Bagi saya, pernyataan itu sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Memang dia seorang jenderal tetapi dia adalah seorang yang taat dan mengikuti proses demokrasi," ucapnya.

"Harus dicatat bahwa Prabowo sudah empat kali mengikuti pemilihan Presiden, tiga kali gagal dan baru berhasil pada 2024. Dia menaati demokrasi untuk mencapai kekuasaan,” pungkas peraih gelar magister administrasi dari Universitas Prof. Dr Moestopo itu.