PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengaitkan kecilnya gaji guru, aparat penegak hukum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan praktik kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, praktik kecurangan seperti underinvoicing atau pemalsuan harga jual komoditas menjadi penyebab utama lemahnya anggaran negara.
Kebocoran Akibat Underinvoicing
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa kebocoran kekayaan Indonesia terjadi karena adanya praktik penipuan di atas kertas. Salah satu modus yang ia sorot adalah underinvoicing, di mana harga jual komoditas dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Praktik ini, menurutnya, membuat pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tersumbat. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai kesejahteraan para pegawai pemerintah.
"Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," kata Prabowo.
Perusahaan di Luar Negeri dan Manipulasi Harga
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang tidak melaporkan barang yang mereka jual atau beli ke luar negeri secara jujur. Ia mencontohkan praktik di mana pengusaha membuat perusahaan di luar negeri.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya," tutur Prabowo.
Data PBB dan Ketidakseimbangan Arus Kekayaan
Prabowo juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir. Ia menyebut periode tersebut sebagai masa "inflow-outflow" yang menyebabkan ketidakseimbangan arus kekayaan negara, meskipun tidak terjadi krisis ekonomi besar.
Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), total keuntungan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu tersebut mencapai sekitar 436 miliar dolar AS. Namun, aliran dana yang tidak terkontrol ke luar negeri membuat anggaran negara tidak cukup kuat untuk membiayai kesejahteraan pegawai, termasuk para guru.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Hino Resmikan Dealer 3S di Sleman, Perkuat Layanan Purna Jual Kendaraan Niaga
Piala Dunia 2026 Resmi Digelar di Tiga Negara, AS Jadi Tuan Rumah Utama
Telkom Isyaratkan Dividen 2025 Tak Lebih Kecil dari Tahun Sebelumnya
Polisi Musnahkan 200 Kg Ganja Hasil Pengungkapan Ladang 20 Hektar di Empat Lawang