PARADAPOS.COM - Sejumlah kabar penting mewarnai pemberitaan sepanjang akhir pekan, mulai dari kepastian pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinanti-nanti, hingga kekhawatiran para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengindikasikan bahwa gaji ke-13 akan mulai cair pada Juni 2026. Namun, di sisi lain, aliansi pegawai mulai menyuarakan protes terkait dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang dinilai memberatkan. Berikut rangkuman berita terpopuler yang menjadi sorotan.
Kapan Gaji ke-13 Cair? Nasib PPPK Paruh Waktu Jelas
Pemerintah memastikan bahwa pencairan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan dimulai pada Juni 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, status ASN memang mencakup PNS dan PPPK, sehingga hak yang sama pun melekat pada keduanya.
Pertanyaan kemudian mengemuka: apakah PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN juga berhak menerima tunjangan ini? Jawabannya, iya. Mereka tetap masuk dalam daftar penerima.
Di Kabupaten Ponorogo, misalnya, pemerintah daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp 53 miliar untuk membayar gaji ke-13. Plt Kepala BPPKAD Ponorogo, Sriyono, menjelaskan bahwa pencairan akan dilakukan setelah regulasi teknis diterbitkan.
"Seluruh ASN Pemkab Ponorogo menerima gaji ke-13, termasuk PPPK paruh waktu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 53 miliar," ujar Sriyono.
TPP Dipotong, PPPK dan PNS Terjepit
Di tengah kabar gembira soal gaji ke-13, kekhawatiran baru muncul dari kalangan ASN di daerah. Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mulai menunjukkan dampaknya. Para pegawai bersiap menghadapi pemotongan TPP yang akan berlaku dalam waktu dekat.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyuarakan keresahan ini. Ia menegaskan bahwa pemotongan tersebut akan membuat kondisi PPPK semakin sulit.
"ASN PPPK dan PNS di daerah mulai teriak nih karena masalah TPP dipotong mulai 2027," kata Fadlun Abdillah kepada awak media, Minggu (30/5). Aliansi pun menyerukan agar UU HKPD segera dicabut.
Viral Lagu 'Mas Bahlil Ganteng', Menteri ESDM Cari Pengarangnya
Beralih dari dunia birokrasi, jagat maya dihebohkan oleh sebuah lagu berjudul "Mas Bahlil Ganteng" yang belakangan viral. Lagu ini rupanya menarik perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Rasa penasarannya begitu besar. Ia bahkan meminta bantuan artis Raffi Ahmad untuk mencari tahu siapa sosok di balik lagu berlirik kocak tersebut.
Logis 08 Minta Waspada Disinformasi soal Presiden Prabowo
Di sisi lain, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, angkat bicara mengenai maraknya informasi yang beredar di media sosial sepanjang Mei 2026. Ia menilai banyak konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta pemerintahannya.
Sebagai relawan yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Logis 08 merasa perlu memberikan klarifikasi. Mereka membantah sejumlah tudingan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Stabil di Rp2,779 Juta per Gram pada Awal Juni 2026
Harga Emas Batangan di Pegadaian Stabil, Antam Bertahan di Rp2,9 Juta per Gram
Pembersihan Tugu Monas Berlangsung Enam Bulan, Libatkan Pakar Konservasi Cagar Budaya
Sopir Taksi Online Rusak Mobil Pengendara Lain di Tol JORR karena Emosi Gagal Menyalip, Pelaku Ditangkap