PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, setelah sebelumnya menjadi buruan tim penyidik. Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.40 WIB, dikawal ketat oleh pengawal pribadi dan ajudan, tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah menunggu. Kedatangan ini buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana 17 orang telah diamankan, termasuk sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta.
Datang Diam-diam, Langsung Masuk Proses Administrasi
Suasana di depan Gedung KPK sempat tegang ketika rombongan Silmy Karim tiba. Dengan langkah cepat, ia langsung memasuki gedung tanpa menyapa wartawan yang berusaha mengejar keterangan. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa ia langsung menjalani proses administrasi yang diminta penyidik. Sikap bungkam ini kontras dengan desakan publik agar para pejabat yang terjerat kasus korupsi bersikap transparan.
KPK Sebut Silmy Karim Memiliki Keterlibatan Kuat
Sebelum kedatangan Silmy, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara resmi menyatakan bahwa tim penyidik tengah memburunya. Ia diduga memiliki keterlibatan kuat dalam kasus yang tengah diusut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, bahkan secara terbuka meminta Silmy untuk bersikap kooperatif dan tidak menghindari proses hukum.
“Tim penyidik tengah memburu Silmy Karim yang diduga memiliki keterlibatan kuat dalam kasus ini,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers sebelumnya.
OTT Digelar Semalaman, 17 Orang Diamankan
Operasi Tangkap Tangan yang berlangsung sejak Selasa malam itu tidak hanya menyasar satu orang. KPK mengamankan total 17 orang, terdiri dari delapan penyelenggara negara dan sembilan orang dari pihak swasta. Barang bukti yang disita cukup mencengangkan: puluhan kendaraan mewah, uang tunai dalam valuta asing, serta logam mulia. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik suap dan gratifikasi yang sistematis di lingkungan imigrasi.
Imbauan Kooperatif dari Menteri Imipas
Menarik untuk dicatat, Menteri Agus Andrianto justru menjadi salah satu pihak yang paling vokal meminta Silmy menyerahkan diri. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah institusi dengan menghormati proses hukum yang berjalan. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meredam spekulasi publik mengenai adanya pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap oknum di dalam kementerian.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Lonjakan Harga Pangan di Jakarta dan Surabaya Mulai Gerus Daya Beli Masyarakat
Clara Shinta dan Alexander Assad Resmi Damai, Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
BPBD Lebak Catat 90 Desa di 23 Kecamatan Masuk Zona Rawan Krisis Air Bersih
KKP dan DANA Bersihkan Pantai Petitenget, Perkuat Ekonomi Biru Lewat Aksi Kolektif Tangani Sampah Laut