PARADAPOS.COM - Kabar penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah ramai diperbincangkan di media sosial pada Minggu (7/6/2026). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasional mulai Senin (8/6/2026) akibat kendala dana operasional yang belum cair dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, BGN membantah adanya instruksi penghentian dan memastikan program strategis nasional ini tetap berjalan.
Viral di Media Sosial, Surat Penghentian Beredar Luas
Gelombang informasi ini pertama kali mencuat melalui akun Threads @diyonputraandri. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan sejumlah surat pemberitahuan dari beberapa SPPG yang menyatakan penghentian sementara kegiatan.
"Lagi rame guys, SPPG dari beberapa daerah menginfokan bahwa program MBG distop sementara mulai senin besok 8 Juni 2026. Infonya ada kendala terkait dana operasional, artinya belum ada payment dari BGN ke beberapa SPPG tersebut," tulis akun tersebut pada Minggu (7/6).
Unggahan itu juga menyertakan tangkapan layar dari akun TikTok sejumlah SPPG. Salah satunya adalah surat dari SPPG Pandeglang Cisata Pasireuri, Banten. Dalam surat tersebut, pelaksanaan MBG dihentikan sementara mulai 8 Juni 2026 hingga waktu yang belum ditentukan dengan alasan kendala dana operasional.
Surat serupa juga beredar dari SPPG Ciomas Pagelaran, Kabupaten Bogor. Isinya menyebutkan bahwa operasional dihentikan sementara akibat keterlambatan transfer dana operasional dari BGN kepada SPPG.
Tak hanya surat resmi, sejumlah unggahan video dari akun media sosial SPPG di berbagai daerah juga menampilkan pengumuman serupa. Beberapa di antaranya menyebut operasional dapur MBG dihentikan karena anggaran belum cair.
Isu Pengurangan Jumlah SPPG
Dalam unggahan yang sama, akun @diyonputraandri juga menyampaikan spekulasi mengenai alasan di balik penghentian tersebut.
"Infonya, saat ini jumlah SPPG terlalu banyak, jadi mau dikurangi jumlahnya. Semoga dgn hal tersebut anggaran MBG bisa dikurangi, dan dialihkan ke hal yg lebih fundamental seperti pendidikan / kesehatan," lanjut keterangan dalam unggahan tersebut.
Terkait kabar ini, redaksi telah melayangkan pertanyaan melalui pesan teks kepada Kepala BGN, Nanik S Deyang, namun belum ada respons hingga berita ini ditayangkan.
BGN Bantah dan Beri Klarifikasi
Meski informasi penghentian operasional ramai diperbincangkan, BGN sebelumnya telah memberikan klarifikasi. Dalam siaran pers pada Kamis (4/6) lalu, BGN mengklaim bahwa informasi yang beredar mengenai penyaluran dana MBG dihentikan merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
BGN memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut sejumlah SPPG dapat menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. BGN menegaskan informasi tersebut bukan merupakan kebijakan resmi lembaga dan tidak dapat dijadikan rujukan oleh mitra pelaksana program.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurut Nanik, program strategis nasional tersebut tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat.
"Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional," ujar Nanik di Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.
Imbauan untuk Selalu Merujuk pada Sumber Resmi
BGN juga mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, maupun masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak dapat diverifikasi.
"Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional," tegas Nanik.
Menurut Nanik, koordinasi antara BGN, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi MBG kepada para penerima manfaat berlangsung lancar, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," tutup Nanik.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 7,8 Guncang Mindanao, Picu Peringatan Tsunami hingga Australia
Video Thania Pijat Punggung Kekasih Baru Sarwendah Picu Kecaman, Wirang Birawa: Saya Sudah Tak Sanggup
Kemendagri dan Metro TV Beri Penghargaan untuk 4 Kategori Prestasi Pemda di Jawa-Bali
Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Nasional Turun ke 12,5 Persen dari PDB pada 2029