Menteri HAM Ditegur Ketua Komisi XIII DPR Usai Ajukan Tambahan Anggaran Rp492,9 Miliar Mendadak Saat Rapat

PARADAPOS.COM - Suasana rapat kerja antara Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi XIII DPR RI memanas pada Selasa lalu. Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp492,9 miliar di tengah-tengah jalannya rapat, memicu teguran keras dari pimpinan komisi. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti keterlambatan penyampaian dokumen yang dinilai menghambat proses pembahasan anggaran yang sudah dijadwalkan.

Dokumen Baru Disodorkan Saat Rapat Berlangsung

Polemik bermula ketika Sekretaris Jenderal Kementerian HAM mengirimkan dokumen usulan tambahan anggaran secara mendadak. Padahal, menurut Willy Aditya, Komisi XIII sebelumnya telah meminta agar seluruh dokumen pendukung diserahkan lebih awal. Tujuannya jelas: agar anggota dewan memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisis usulan tersebut sebelum rapat dimulai.

“Pak Pigai hari ini agak tricky. Ya kenapa Bu Sekjen baru kirim penambahan anggarannya, enggak usah dibahas. Kenapa? Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya?” ujar Willy dengan nada tinggi dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen.

Suasana ruang rapat yang biasanya formal sontak berubah tegang. Beberapa anggota dewan tampak saling berpandangan, sementara staf kementerian sibuk membagikan dokumen yang baru saja dicetak. Teguran tersebut menjadi penanda bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran kali ini tidak berjalan mulus.

Apresiasi di Tengah Teguran

Meskipun memberikan teguran keras, Willy Aditya tidak sepenuhnya menutup pintu. Ia mengakui bahwa sejumlah usulan yang berkaitan dengan program pemajuan dan penegakan HAM memiliki nilai positif. Dalam pernyataannya, ia mencoba menyeimbangkan kritik dengan pengakuan terhadap substansi program yang diajukan.

“Ininya sudah bagus, kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga. Jangan,” ucapnya, mencoba meredakan ketegangan yang sempat melanda ruang rapat.

Pernyataan tersebut disambut dengan anggukan dari beberapa anggota dewan lainnya. Namun, nada peringatan tetap terasa dalam setiap kata yang diucapkan. Willy seolah ingin menegaskan bahwa meskipun ada hal-hal yang patut diapresiasi, prosedur tetap harus dihormati.

Pembahasan Anggaran: Ada yang Diterima, Ada yang Ditolak

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, Komisi XIII DPR akhirnya mengambil sikap tegas. Tidak semua usulan tambahan anggaran dari Kementerian HAM mendapat lampu hijau. Willy Aditya menjelaskan secara rinci posisi komisinya.

“Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia kita accept, tapi untuk dukungan manajemen kita tidak accept,” tuturnya.

Keputusan ini menunjukkan bahwa DPR memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang langsung menyentuh isu HAM di lapangan. Sebaliknya, pos anggaran untuk dukungan manajemen—yang biasanya mencakup operasional perkantoran, perjalanan dinas, dan kegiatan administratif lainnya—dinilai belum mendesak atau perlu dikaji ulang lebih dalam.

Perdebatan sempat memanas beberapa kali, terutama ketika anggota dewan meminta penjelasan lebih rinci mengenai alokasi dana untuk masing-masing program. Namun, setelah diskusi yang cukup panjang, pembahasan akhirnya kembali berjalan dengan agenda yang lebih terstruktur.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu meninggalkan catatan penting: bahwa transparansi dan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen anggaran menjadi kunci kelancaran hubungan antara kementerian dan mitra kerja di DPR. Kejadian ini pun menjadi pengingat bagi jajaran Kementerian HAM untuk lebih cermat dalam mempersiapkan administrasi sebelum menghadapi pembahasan anggaran di masa mendatang.