Demokrat Desak PDIP Perjelas Sikap Politik: Oposisi atau Pendukung Pemerintahan Prabowo?

PARADAPOS.COM - Partai Demokrat mendesak PDI Perjuangan (PDIP) untuk memperjelas posisi politiknya secara terbuka di hadapan publik. Menanggapi pernyataan dari PKB dan partai lainnya, Demokrat menilai bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara pasti apakah PDIP akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau memilih menjadi kekuatan penyeimbang di luar kabinet. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, pada Minggu (21/6) lalu.

Menurut Herzaky, inti persoalan bukanlah pada pilihan politik PDIP itu sendiri—baik mendukung maupun tidak—melainkan pada cara posisi tersebut dikomunikasikan kepada publik. Ia menekankan bahwa kejelasan sikap politik sebuah partai adalah fondasi penting agar masyarakat tidak gamang dalam menilai konsistensi dan peran partai tersebut.

Kejelasan Posisi, Bukan Sekadar Dukungan

Herzaky menuturkan, pengalaman politik selama ini membuktikan bahwa sikap yang tegas dan konsisten justru membantu publik memahami arah perjuangan sebuah partai. Tanpa kejelasan, akan sulit bagi rakyat untuk menakar kesesuaian antara pernyataan yang dilontarkan dengan tindakan politik yang diambil di lapangan.

“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).

Ia mencontohkan pengalaman partainya sendiri. Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Selama periode itu, mereka secara terbuka menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.

Menghormati Pernyataan, Menagih Konsistensi

Partai Demokrat menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan—sebuah keputusan yang disebutnya sesuai dengan kongres partai.

Namun, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan semacam itu perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari. Tanpa konsistensi, dikhawatirkan akan muncul beragam tafsir di tengah masyarakat yang justru memperkeruh suasana politik.

“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Demokrasi yang Kuat Butuh Peran yang Jelas

Herzaky menambahkan, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas. Antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar sebagai oposisi atau penyeimbang, semuanya harus jelas batasannya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, tanpa kepastian posisi, masyarakat akan terus diterpa kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya.