PARADAPOS.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura, Papua. Pencanangan ini dilakukan pada Senin malam, dalam rangkaian acara penganugerahan apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi tingkat regional Papua. Sensus yang akan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini merupakan pendataan lengkap sektor ekonomi, dengan melibatkan 5.355 petugas di seluruh Tanah Papua.
Pendataan Pintu ke Pintu Mulai Juni 2026
Amalia menjelaskan bahwa BPS mendapat mandat untuk menjalankan Sensus Ekonomi 2026 secara menyeluruh. “BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap atau disebut Sensus Ekonomi 2026 dan pelaksanaannya mulai berjalan dari pintu ke pintu sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026,” tuturnya di Jayapura, Senin.
Ia menekankan bahwa sensus ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan upaya untuk memotret kondisi riil perekonomian masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Menurutnya, Mendagri telah menandatangani surat edaran bersama yang kemudian disebarluaskan ke seluruh kepala daerah di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan.
“Mendagri juga menyampaikan kepada semua kepala daerah bahwa Sensus Ekonomi merupakan kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD,” ujar Amalia.
Hal ini menjadi angin segar bagi daerah, terutama di Papua, yang kerap menghadapi keterbatasan anggaran untuk pendataan mandiri.
Komitmen Gubernur se-Tanah Papua
Amalia juga mengapresiasi langkah konkret para gubernur di Tanah Papua. Seluruh gubernur telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelaku usaha. Edaran tersebut berisi imbauan untuk mendukung kelancaran Sensus Ekonomi 2026 di wilayah masing-masing.
“Kami melihat komitmen ini sangat kuat. Dukungan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pendataan,” jelasnya.
Kesiapan 5.355 Petugas di Lapangan
Jumlah petugas yang disiapkan untuk Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua mencapai 5.355 orang. Mereka, kata Amalia, telah siap turun ke lapangan untuk melakukan pencatatan perekonomian masyarakat. Ribuan petugas ini akan menyebar ke berbagai pelosok, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Mendagri: Kebijakan Harus Berbasis Data
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menekankan urgensi sensus ini. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data yang valid dan terpercaya.
“Untuk itu dalam momentum ini kami meminta seluruh kepala daerah di Tanah Papua mendukung Sensus Ekonomi 2026,” kata Mendagri.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data ekonomi yang akurat adalah fondasi bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, terutama di kawasan yang tengah mengalami transformasi ekonomi seperti Papua.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Ringan Siang hingga Malam, Suhu Capai 31 Derajat
AAAFI Dorong Integrasi Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Perkara Korupsi
Banjir Rob Sebulan di Pati Picu Gatal-Gatal dan Gangguan Tidur Warga
360 Kucing Disterilisasi dan Divaksinasi dalam EastJakFest 2026 di Jakarta Timur