Cak Imin Sebut Kepemimpinan Gus Yahya di PBNU Periode Paling Mundur, Dipicu Konflik Tambang hingga Politik Praktis

- Selasa, 23 Juni 2026 | 15:25 WIB
Cak Imin Sebut Kepemimpinan Gus Yahya di PBNU Periode Paling Mundur, Dipicu Konflik Tambang hingga Politik Praktis
PARADAPOS.COM - Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, melontarkan kritik pedas dengan menyebut kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai periode paling mundur dalam sejarah organisasi. Kritik ini disampaikan di tengah hiruk-pikuk persiapan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Kritik yang Berakar pada Konflik Internal

Analis politik Adi Prayitno menilai serangan terbuka Cak Imin bukanlah sekadar pernyataan spontan. Menurutnya, ini adalah cerminan dari akumulasi konflik internal yang sudah lama mengendap di tubuh PBNU. Salah satu pemicu utama yang disorot adalah masuknya urusan non-keagamaan ke dalam pusaran konflik organisasi. Adi secara spesifik menyebut keterlibatan PBNU dalam urusan ekonomi-politik praktis, seperti konsesi tambang. Ia menegaskan bahwa hal semacam ini tidak pernah terjadi pada periode-periode kepengurusan sebelumnya. "Konflik politik di internal PBNU kali ini didasarkan atas banyak hal yang menyebut terkait dengan persoalan tambang. Jadi itu yang sepertinya disebut oleh Gus Muhaimin ini adalah periode di mana kepengurusan PBNU kali ini itu dianggap yang terburuk dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya," urai Adi dalam tayangan Primetime News, Selasa (23/6/2026).

Dua Kutub Politik yang Semakin Menjauh

Di luar soal tambang, Adi melihat kritik tajam tersebut tidak bisa dilepaskan dari peta hubungan politik bilateral kedua tokoh yang kini berada di kutub berbeda. Sejak Gus Yahya memimpin, haluan politik PBNU sengaja ditarik menjauh agar tidak beririsan tebal dengan PKB. Situasi ini kontras dengan era kepengurusan terdahulu, di mana PBNU dan PKB selalu tampak identik dan berjalan seiringan. Kini, napas politik kedua lembaga tersebut justru kerap berhadapan secara diametral. Perbedaan arah ini, menurut Adi, menjadi latar belakang yang memperkeruh suasana menjelang muktamar.

Sterilisasi NU dari Politik Praktis

Menghadapi momentum Muktamar Agustus 2026, Adi Prayitno sepakat dengan gagasan perlunya sterilisasi PBNU dari syahwat politik elektoral maupun urusan kekuasaan. Ia menekankan bahwa sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di tanah air, fokus utama NU wajib dikembalikan untuk mengurus umat dan menjaga independensinya. Di sela-sela perbincangan yang menghangat, sejumlah kader NU di akar rumput mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka berharap muktamar nanti tidak hanya menjadi ajang adu retorika, melainkan benar-benar menghasilkan keputusan yang menyejukkan dan mengembalikan marwah organisasi.

Editor: Laras Wulandari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar