Menteri Trenggono Ajak Semua Pihak Percepat Enam Program Prioritas Kelautan demi Swasembada Pangan

PARADAPOS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Trenggono menekankan bahwa langkah ini merupakan ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Rakornas ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran internal KKP, tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh kunci dari lintas kementerian dan lembaga. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Kehadiran mereka menandakan betapa seriusnya pemerintah menyatukan visi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.

Enam Program Prioritas untuk Swasembada Pangan

Dalam paparannya, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sektor ini, menurutnya, menjadi ujung tombak implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menurunkan angka kemiskinan.

Untuk mewujudkan target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam program prioritas. Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menargetkan pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kedua, Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional.

Ketiga, program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan tambak garam seluas 2.000 hektare untuk mengurangi ketergantungan impor. Keempat, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare yang bertujuan ganda: mendukung swasembada protein sekaligus merehabilitasi kawasan pesisir. Kelima, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan. Keenam, program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.

Pendekatan dari Bawah ke Atas

Yang menarik dari implementasi program ini adalah pendekatan yang digunakan. Trenggono menegaskan bahwa seluruh program prioritas sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up. Artinya, masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Trenggono dalam sambutannya.

Pendekatan ini, lanjutnya, memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi lokal. Dengan begitu, rasa memiliki (ownership) masyarakat terhadap program semakin kuat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

Sinergi Lintas Sektor dan Komitmen DPR

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Rakornas juga menjadi ajang penandatanganan sejumlah kerja sama strategis. Nota Kesepahaman ditandatangani antara KKP dengan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo. Selain itu, dokumen Perjanjian Kerja Sama juga ditandatangani antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini menjadi landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program prioritas di sektor kelautan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan perspektif yang lebih luas. Ia menyebut swasembada sebagai kedaulatan yang menjadi kehormatan bangsa. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus berpihak pada petani, nelayan, dan peternak.

"Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Zulkifli.

Zulkifli optimistis bahwa enam program prioritas ini akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Ia yakin, jika program dijalankan secara konsisten dan didukung semua pihak, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri.

"Tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," kata Zulkifli menambahkan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR untuk terus mendukung program prioritas KKP, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujar Siti.