PARADAPOS.COM - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menghangat di ruang publik, namun masih terganjal sejumlah persoalan mendasar. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengungkapkan bahwa lembaganya belum memberikan persetujuan karena usulan tersebut masih harus melalui kajian komprehensif, terutama terkait aspek sosiologis. Keragaman budaya di wilayah seperti Cirebon, Depok, dan Bekasi disebut menjadi tantangan utama. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa keputusan final berada di tangan Gubernur, dan masyarakat dipersilakan untuk terus memberikan masukan.
Penolakan dan Dukungan Mengemuka
Aspirasi yang sebelumnya disampaikan oleh akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda kepada Komisi I DPRD Jabar ini langsung memicu reaksi beragam. Di satu sisi, para pegiat budaya di wilayah Pantai Utara (Pantura) menyuarakan penolakan. Mereka menilai identitas kultural di kawasan tersebut memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan label kesundaan.
Di sisi lain, sebagian masyarakat justru mendukung gagasan tersebut. Alasan utamanya adalah untuk memperkuat dan menjaga identitas budaya Sunda di tengah arus modernisasi. Namun, tak sedikit pula suara yang meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan urusan yang lebih mendesak, seperti pemulihan ekonomi, perbaikan kualitas pendidikan, penanganan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur.
Aspek Sosiologis Jadi Batu Sandungan
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menjelaskan bahwa proses perubahan nama provinsi tidak sesederhana mengganti papan nama. Menurutnya, ada mekanisme panjang yang harus dilalui, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga kajian mendalam.
"DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis. Kita tahu di Jabar ini ada saudara-saudara dari Cirebon, kemudian ada juga kawasan yang beririsan dengan betawi, misalnya Depok, Bekasi nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan kesundaan," ujar Buky.
Pernyataan ini menegaskan bahwa realitas sosial-budaya di lapangan tidak bisa diabaikan. Wilayah seperti Cirebon memiliki tradisi dan dialek yang khas, sementara Depok dan Bekasi secara historis dan geografis berbatasan langsung dengan budaya Betawi. Keragaman ini, menurut Buky, harus menjadi pertimbangan utama sebelum nama baru disahkan.
Kewenangan di Tangan Gubernur
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memilih untuk bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, perubahan nama masih sebatas wacana yang belum menjadi keputusan resmi.
"Kita berproses saja silakan masyarakat yang menilai bagaimana tanggapannya. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucap Erwan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa eksekutif masih membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya. Masyarakat diharapkan terus menyampaikan pandangan, baik yang pro maupun kontra, agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh elemen di Jawa Barat.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kebiasaan Sehari-hari yang Sering Disalahpahami Ternyata Jadi Ciri Orang Ber-IQ Tinggi
Mesir Kecam Dugaan Serangan Iran ke Kapal Qatar dan Saudi di Selat Hormuz
Jejak Karbon Piala Dunia Terus Membesar, Klaim Netral Qatar 2022 Terbukti Menyesatkan
Pemerintah Bantah Wacana Pajak Sepeda, Klarifikasi Regulasi Fokus pada Keselamatan