PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi mengusulkan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diprioritaskan di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini diambil untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang selama ini belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Satuan Tugas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani, menyampaikan langsung usulan tersebut di Mataram pada Rabu lalu. Prioritas di Wilayah yang Belum Terjangkau Fathul Gani mengakui bahwa secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB saat ini sudah tergolong "overload" atau melebihi kapasitas ideal. Namun, ia menekankan bahwa masih ada sejumlah wilayah yang sama sekali belum terlayani. “Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah "overload", tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN,” ujarnya. Menurutnya, meskipun jumlahnya sudah padat, daerah tetap memiliki peluang untuk mengusulkan pembangunan SPPG baru melalui koordinator wilayah (korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) di masing-masing kabupaten dan kota. Prosesnya, usulan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah SPPG dan data penerima manfaat, lalu diteruskan ke BGN pusat untuk ditindaklanjuti. “Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelas Fathul Gani. Operasional SPPG di 3T Masih Terkendala Meskipun beberapa SPPG di wilayah 3T sudah terbangun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa operasionalnya belum berjalan. Fathul Gani, yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Pemprov NTB, tidak menampik adanya kendala ini. Ia menjelaskan bahwa mitra pelaksana di lapangan masih menunggu kepastian dari BGN. Tanpa jaminan tersebut, mereka ragu untuk memulai operasional secara normal. “Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu,” ungkapnya. Verifikasi Data Penerima Manfaat Sedang Berlangsung Saat ini, BGN tengah melakukan verifikasi ulang secara ketat terhadap data penerima manfaat. Metode yang digunakan adalah "by name by address" untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data ganda atau data fiktif dalam program MBG. Fathul Gani mengaku pihaknya masih menunggu informasi resmi dari BGN terkait kapan proses verifikasi ini akan rampung. “Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan "clear". Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan,” katanya. Sebaran SPPG di NTB Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah dapur SPPG di NTB tercatat sebanyak 820 unit yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota. Program ini melayani total 1.832.808 penerima manfaat. Sebaran unit terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur dengan 258 unit, disusul Lombok Tengah sebanyak 179 unit, dan Lombok Barat sebanyak 126 unit.