KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Posisikan Diri Layak Dipuja dan Disembah

PARADAPOS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memposisikan diri sebagai sosok yang layak dipuja dan disembah. Pernyataan tegas ini disampaikan Setyo usai mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti bahaya laten dari budaya kekuasaan yang berlebihan di kalangan pemimpin daerah yang dinilai dapat memicu berbagai bentuk penyelewengan.

Kekuasaan Tanpa Batas: Pintu Masuk Penyelewengan

Di tengah hiruk-pikuk agenda pencegahan korupsi, Setyo menyampaikan pesan yang cukup tajam. Menurutnya, ketika seorang kepala daerah terlalu mengedepankan faktor kekuasaan, maka akan timbul celah untuk penyalahgunaan wewenang. Ia menekankan bahwa orientasi kepemimpinan seharusnya bukan pada gengsi atau pengakuan, melainkan pada pelayanan dan pembangunan.

"Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan kekuasaan dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam gitu," kata Setyo dalam pernyataannya usai rapat.

Eksklusivitas Pemimpin: Sebuah Keniscayaan yang Keliru

Lebih lanjut, Setyo menyoroti sikap eksklusif yang kerap melekat pada sebagian pemimpin daerah. Ia menilai, sudah bukan zamannya lagi seorang kepala daerah menuntut untuk selalu dilayani, dihargai secara berlebihan, apalagi hingga dipuja-puja. Sikap seperti ini, menurutnya, justru menjauhkan pemimpin dari masyarakat yang seharusnya mereka layani.

"Itu (pemimpin daerah) harus juga menjadi masyarakat juga. Bukan memposisikan secara eksklusif gitu apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain itu juga sudah bukan waktunya lagi gitu," ucapnya dengan nada tegas.

Krisis Kepercayaan: Ancaman Nyata bagi Kepemimpinan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Setyo juga mengingatkan bahwa kegagalan kepala daerah dalam mensejahterakan rakyat akan berujung pada krisis kepercayaan. Ia menjelaskan, masyarakat sangat jeli menilai kinerja pemimpinnya. Jika pembangunan dan kesejahteraan tidak kunjung terwujud, kepercayaan publik akan luntur dengan sendirinya.

"Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah kalau sudah ini terjadi maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan ya," sebutnya.

Ia menambahkan, krisis kepercayaan itu bisa semakin parah jika kepala daerah sering meninggalkan wilayahnya dalam waktu yang lama. "Banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempat, meninggalkan tempatnya juga cukup lama gitu," tambah dia.

Konflik Internal: Bom Waktu di Pemerintahan Daerah

Tidak hanya menyoroti hubungan pemimpin dengan rakyat, Setyo juga menyoroti dinamika internal di tubuh pemerintahan daerah. Ia mengaku mendapatkan banyak informasi mengenai ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya. Kondisi ini, menurutnya, sangat disayangkan karena friksi internal dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik," sebutnya.

Pernyataan Setyo ini menjadi pengingat keras bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia. Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus digencarkan, integritas dan orientasi pelayanan publik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. (ial/amw)