PARADAPOS.COM - Indonesia membawa isu pemanfaatan kearifan lokal sebagai senjata menghadapi krisis iklim dalam forum internasional. Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara BRICS yang digelar di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat, secara langsung memaparkan praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal seperti Subak dan Sasi Lompa di hadapan perwakilan 10 dari 11 negara anggota BRICS. Indonesia menilai forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkaya tata kelola lingkungan global dengan perspektif yang lebih beragam, terutama dari pengalaman masyarakat akar rumput dalam menjaga ekosistem.
Pertemuan yang menjadi ajang diskusi antarmenteri lingkungan tersebut dibuka dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Setelah itu, giliran delegasi Indonesia yang menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan itu, Jumhur Hidayat tidak hanya berbicara tentang potensi, tetapi juga menyoroti tanggung jawab negara-negara maju. Ia menilai negara dengan kekuatan ekonomi besar masih memiliki utang tanggung jawab dalam upaya kolektif mengatasi polusi, mengingat aktivitas ekonomi mereka berkontribusi signifikan terhadap emisi global.
Adaptasi Iklim Bukan Agenda Pinggiran
Lebih lanjut, Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lanskap, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim merupakan faktor fundamental. Semua elemen ini, menurutnya, menjadi penentu dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, sebagai kunci kesehatan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Indonesia datang ke forum ini dengan membawa data yang kuat mengenai kekayaan alamnya. Dengan lebih dari 300 ribu spesies yang telah teridentifikasi, Indonesia menjadi rumah bagi 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung. Belum lagi ekosistem lautnya yang berada di kawasan Segitiga Karang, menjadi habitat bagi 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut, serta 10 persen spesies karang dunia.
Namun, di balik kekayaan itu, ada kerentanan yang besar. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan mayoritas penduduknya—lebih dari 60 persen—tinggal di wilayah pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana hidrometeorologi menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat rentan.
Menghidupkan Kembali Pengetahuan Tradisional
Menghadapi situasi tersebut, Jumhur Hidayat menegaskan bahwa adaptasi bukanlah pelengkap, melainkan pilar utama pembangunan. Pemerintah telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim, sekaligus pendukung Visi Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Menariknya, dalam forum tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara tentang sains dan teknologi. Jumhur Hidayat justru menekankan bahwa ketahanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan inovasi modern. Pengetahuan tradisional yang tumbuh di tengah masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya. Masyarakat, menurutnya, adalah kelompok yang merasakan langsung perubahan kondisi lingkungan. Pengalaman ini melahirkan kearifan tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang telah teruji waktu.
Subak, Sasi Lompa, dan Awig-Awig di Panggung Dunia
Untuk memperkuat argumennya, Jumhur Hidayat memperkenalkan sejumlah praktik tradisional Indonesia yang dinilai relevan dengan tantangan iklim saat ini. Salah satu yang paling dikenal adalah sistem irigasi Subak di Bali. Sistem ini bukan sekadar saluran air, melainkan perpaduan antara pengelolaan air, kerja sama komunal, dan praktik spiritual yang telah berlangsung berabad-abad.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memperkenalkan Sasi Lompa dari Maluku, sebuah sistem tradisional yang mengatur pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dengan periode tertentu untuk menangkap ikan. Ada pula Awig-Awig di Bali, yaitu sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur Hidayat.
Pada akhirnya, Indonesia ingin menegaskan bahwa pengalaman masyarakat dalam menjaga lingkungan bukan sekadar cerita masa lalu. Justru, pendekatan berbasis kearifan lokal ini bisa menjadi solusi konkret yang menempatkan masyarakat dan pengetahuan lokal sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
NasDem Dorong Revisi UU TPPO dan Luncurkan Rumah Migran untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Pemerintah Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Percepat Pemulihan Kerugian Negara
Golkar Rotasi Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, Ade Ginandjar: Strategi untuk Optimalkan Kinerja Fraksi
Gempa M5,7 Guncang Ruteng, BMKG: Waspada Susulan hingga Tiga Minggu