Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Baru untuk Percepat Proyek Panas Bumi

PARADAPOS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan pemerintah tengah menyiapkan paket insentif baru untuk mempercepat realisasi proyek panas bumi di Indonesia. Langkah ini mencakup revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) guna memberikan kemudahan berusaha dan insentif fiskal bagi pelaku industri geothermal.

Pengumuman tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari evaluasi mendalam terhadap lambatnya implementasi proyek panas bumi di tanah air. Menurutnya, selama ini proses perizinan yang panjang dan berbelit menjadi biang keladi utama yang menghambat investasi.

Di sela-sela acara, Bahlil mengungkapkan salah satu temuan krusial dari evaluasi tersebut. Ia menyoroti bahwa nilai keekonomian listrik geothermal saat ini telah mencapai sekitar 9,5 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut dinilai belum cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modal dalam skala besar.

Insentif Pajak dan Penyederhanaan Regulasi

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menyiapkan terobosan baru. Bahlil menjelaskan bahwa perubahan regulasi akan difokuskan pada pemberian insentif pajak yang lebih kompetitif. Harapannya, langkah ini mampu mengejar ketertinggalan dan membuat proyek panas bumi lebih bankable di mata investor.

"Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal," kata Bahlil dalam sambutannya.

Ia menambahkan, penyederhanaan regulasi menjadi langkah awal yang mutlak dilakukan. Pengalaman Bahlil sebelum menjabat sebagai menteri—ketika masih menjadi pengusaha—memberinya perspektif unik tentang betapa frustasinya menghadapi birokrasi yang rumit. Hal ini pula yang mendorongnya untuk memangkas tahapan-tahapan yang dinilai tidak efisien.

"Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana?" ujarnya.

Kolaborasi dan Komitmen Pemegang Konsesi

Lebih jauh, Bahlil menekankan bahwa percepatan pengembangan geothermal tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi yang erat antara regulator dan pelaku usaha. Tanpa kolaborasi yang solid, target ambisius yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi wacana belaka.

"Untuk melakukan percepatan implementasi geothermal, supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Tidak bisa main sendiri-sendiri," katanya.

Pemerintah, lanjut Bahlil, terbuka kepada siapa pun yang serius menggarap proyek panas bumi. Namun, komitmen saja tidak cukup. Para pemegang konsesi juga harus dibekali dengan kesiapan matang, baik dari sisi pendanaan, penguasaan teknologi, maupun kualitas sumber daya manusia. Ia mengingatkan agar konsesi yang sudah diberikan tidak sekadar ditahan tanpa ada progres pembangunan yang nyata.

"Yang penting kalian ada punya komitmen. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan enggak apa-apa, yang penting cepat," tuturnya.

Ia menambahkan, proyek geothermal tidak akan berjalan apabila pengusaha hanya memiliki proposal di atas kertas. Eksekusi di lapangan adalah kunci utama. "Pengusahanya itu harus yang punya skill, punya uang, punya teknologi, dan punya tim," ujar Bahlil.

Potensi Besar dan Target Masa Depan

Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 27-30 gigawatt (GW). Bahlil menyebut Indonesia merupakan negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia, meski dari sisi pemanfaatan kapasitas pembangkit masih berada di bawah Amerika Serikat.

Pemerintah menargetkan geothermal dapat memainkan peran yang lebih besar dalam bauran energi nasional. Bahlil bahkan meminta agar pada 2050 kontribusi geothermal ditargetkan minimal mencapai 15 persen dari total energi nasional. Angka ini tentu membutuhkan kerja keras dan terobosan kebijakan yang signifikan.

Pengembangan geothermal juga diarahkan tidak hanya untuk pembangkitan listrik. Bahlil mendorong pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan ekonomi lain, seperti pengeringan kopi dan berbagai sektor industri, sehingga menghasilkan efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah di daerah.

"Jangan persepsi kita bahwa geotermal itu hanya didorong untuk di sektor kelistrikan. Harus ada multiplier efeknya di situ," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)