"Apa yang dijaga oleh MK? Yaitu pemilu yang jujur dan adil. Atau tegaknya asas-asas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan," kata Refly dalam diskusi bertajuk Progresif Transformasi Konsolidasi Rakyat Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
Menurut Refly, pelanggaran konstitusi yang paling jelas terlihat adalah Presiden Jokowi yang menurutnya menjadi tim pemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.
"Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate yang paling utama adalah presiden Jokowi menjadi tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah pengkhianat terhadap konstitusi dalam bahasa 01," ungkap dia.
Refly menjelaskan, masuknya Jokowi ke dalam kubu 02 ditandai dengan dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Padahal, pencalonannya dinilai cacat secara hukum.
Artikel Terkait
Kerangka Manusia Kwitang: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyidikan, Ini Update DNA Terbaru
Hutama Karya KSO Borong Proyek Jalan Papua Rp 4,8 Triliun, Target Rampung 2027
Zohran Mamdani Kuliah di Bowdoin College: Profil dan Pendidikan Calon Wali Kota New York
Kasus 2 Kerangka di Kwitang Diambil Alih Ditreskrimum, Polisi Tunggu Hasil DNA