PARADAPOS.COM -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto merupakan upaya pembungkaman suara kritis.
Hasto akan diperiksa usai dilaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, terkait pembahasan kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah televisi swasta.
“Kami menduga ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara-suara kritis,” kata juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Selasa (4/6).
Menurut Chico, apa yang disampaikan Hasto secara umum adalah apa yang sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Terlebih, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan pun turut menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi, budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
“Bahkan menjadi sebagian substansi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Chico.
Ia menekankan, pernyataan Hasto dalam sebuah wawancara seharusnya merupakan bagian dari sebuah produk jurnalistik. Sehingga seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers.
Artikel Terkait
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Alasan Kemensos & Jawaban atas Penolakan
Pertemuan Istanbul Bahas Gencatan Senjata Gaza, Indonesia Diundang
Gubernur DKI Anies Baswedan Umumkan Transportasi & Wisata Gratis untuk Atlet Popnas 2025
Persija Jakarta Pede Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen, Ini Strategi Mauricio Souza