"APBN dipake untuk bayar utang proyek MRT Jakarta. Yang naik MRT hanya warga Jakarta & sekitarnya. Tapi yang diserang cuma Whoosh," tulisnya. Komentar ini menyoroti adanya potensi standar ganda dalam kritik yang dilontarkan Anies Baswedan.
Latar Belakang Kritik Anies Baswedan
Kritik Anies disampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang. Ia menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang justru membebani rakyat. "Apalagi kalau menimbulkan utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil," ujar Anies, yang secara spesifik mencontohkan proyek KCIC.
Akun X terverifikasi, @FirzaHusain, memberikan komentar sinis menanggapi kritik ini dengan menyebut, "Halah, Anies mah omon2 doang."
Pembiayaan APBN dan Perubahan Kebijakan di Era Jokowi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri menjadi sorotan karena perubahan skema pembiayaannya. Pada 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji proyek ini tidak akan menggunakan satu rupiah pun dana APBN.
Namun, janji tersebut berubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Perpres ini mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) dari APBN untuk membiayai proyek. Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah pembengkakan biaya (cost overrun) proyek.
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, pernah mengestimasikan pembengkakan biaya mencapai US$1,4 miliar hingga US$1,9 miliar. Akibatnya, total pendanaan proyek membengkak dari perkiraan awal US$6,07 miliar menjadi sekitar US$8 miliar. Untuk menutupi kekurangan ini, diusulkan tambahan PMN dari pemerintah.
Artikel Terkait
Alasan PP Muhammadiyah Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Status Hukum Jadi Penghalang
Risiko Hukum Prabowo: Bahaya Korupsi Lunasi Utang Kereta Cepat Pakai APBN
Kritik Agus Pambagio: UI Bukan Perusahaan, Tolak Corporate Culture untuk Dekan
DPR RI Batal Pecat 5 Anggotanya Terkait Kasus Tunjangan Rp50 Juta dan Unjuk Rasa 2025