Legislator Desak Menteri Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Nakal Pemicu Banjir Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengambil langkah tegas menangani kerusakan hutan yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Arif menegaskan persoalan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai data teknis atau angka administratif belaka. "Korbannya 800 orang meninggal. Yang belum ditemukan masih banyak. Yang terdampak juga masih banyak. Harus ada ketegasan dari kita semua, terutama Pak Menteri Kehutanan sebagai stakeholder langsung," tegas Arif kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember 2025.

Solusi Teknokratis Dinilai Tidak Menyentuh Substansi

Arif berpandangan bahwa solusi yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni kepada masyarakat dinilai terlalu teknokratis dan tidak menyentuh akar persoalan. "Menurut saya bukan solusi. Ini bicara angka-angka segala macam, karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi ini, ini bicara tentang kemanusiaan," tegasnya.

Desakan Pencabutan Izin di Hutan Produksi Terbatas

Legislator Nasdem ini juga menyoroti fungsi hutan produksi terbatas di wilayah pegunungan yang dinilainya berperan memperparah dampak bencana. Ia mendesak pencabutan izin pengelolaan yang bermasalah. "Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan supaya hutan produksi terbatas, terutama di daerah pegunungan, ini dicabut saja. Karena kan sudah terlihat dampaknya, terlihat sekali," katanya.

Pentingnya Solusi Jangka Panjang dan Evaluasi Kebijakan

Selain menuntut tindakan tegas, Arif meminta pemerintah mencari solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terulang. Ia menolak narasi yang hanya menyalahkan faktor alam. "Kalau nanti kejadian lagi, kasihan. Yang dituduh iklim, yang dituduh curah hujan. Padahal iklim dan curah hujan itu tidak salah apa-apa, tapi justru dituduh oleh kita," pungkasnya.