Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari dan 27 Perusahaan Lain: Langkah Tegas Atas Pelanggaran

PARADAPOS.COM - Pemerintah secara resmi mencabut izin operasi 28 perusahaan, dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk sebagai salah satu nama besar di dalamnya. Keputusan tegas ini diambil sebagai respons langsung atas pelanggaran aturan yang diduga berkontribusi pada bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Latar Belakang dan Proses Investigasi Satgas PKH

Keputusan pencabutan izin berangkat dari investigasi mendalam yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pasca bencana, Satgas PKH mempercepat proses audit lapangan. Hasil investigasi ini kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam WIB.

Rincian Perusahaan yang Kena Sanksi dan Capaian Penertiban

Dari total 28 perusahaan yang kena sanksi, 22 di antaranya bergerak di sektor perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan total area mencapai 1,01 juta hektare. Enam perusahaan lainnya berasal dari sektor tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Prasetyo juga mengungkapkan capaian signifikan Satgas PKH selama setahun terakhir. Satgas berhasil menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare telah dikembalikan sebagai hutan konservasi untuk mendukung keanekaragaman hayati dunia, termasuk 81.700 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Aparat

Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung Sinitiar Burhanuddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan pimpinan TNI-Polri. Kehadiran mereka menegaskan komitmen lintas sektor dalam penegakan hukum ini.

Prasetyo menyampaikan terima kasih atas kerja keras Satgas PKH dan dukungan rakyat Indonesia. Dia menegaskan bahwa operasi penertiban akan terus berlanjut. "Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Kebijakan pencabutan izin terhadap PT Toba Pulp Lestari dan perusahaan lainnya ini menandai babak baru dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di Indonesia, dengan tujuan akhir melindungi ekosistem dan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.