JK Peringatkan Potensi Gejolak Sosial-Ekonomi pada Juli-Agustus 2026

PARADAPOS.COM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikabarkan menyampaikan peringatan serius tentang potensi gejolak sosial dan ekonomi pada periode Juli-Agustus 2026 mendatang. Peringatan ini disampaikan melalui mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyebut bahwa kekacauan dapat terjadi jika pemerintah tidak segera melakukan koreksi fundamental dalam kebijakan ekonomi dan fiskal.

Peringatan dari Pertemuan Tertutup

Menurut Said Didu, peringatan tersebut ia terima langsung dari JK dalam sebuah pertemuan tertutup pada 17 Februari 2026 yang berlangsung hampir dua jam. Didu kemudian mengungkapkan isi pertemuan itu dalam wawancara podcast dengan wartawan senior Edy Mulyadi pada 23 Maret.

“Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara,” ungkap Didu, menggambarkan suasana pertemuan tersebut.

Dua Ancaman Besar yang Disoroti

Dalam analisisnya, JK disebut menitikberatkan dua tantangan utama yang membayangi stabilitas nasional. Pertama adalah tekanan geopolitik global yang memanas, khususnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu ekonomi dunia. Kedua, dan yang lebih mendesak, adalah beban utang negara yang sangat besar yang dinilai sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Kekhawatiran ini tampaknya juga dirasakan oleh pihak Istana. Didu mengaku mendapat telepon dari pihak istana tidak lama setelah pertemuannya dengan JK dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada 15 Maret.

“Saya sempat dikontak, mempertanyakan mau apa JK,” tuturnya mengenai insiden tersebut.

Bukan Manuver Politik, Tapi Pencarian Solusi

Didu menegaskan bahwa pertemuan trilateralnya dengan JK dan Gatot Nurmantyo sama sekali bukan sebuah manuver politik. Ia menyebut pertemuan itu sebagai forum diskusi antar sesama anak bangsa yang sedang berupaya mencari jalan keluar dari berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia.

Skenario Defisit dan Dampaknya

Mengenai potensi “chaos” yang diingatkan JK, Didu memaparkan sebuah skenario berdasarkan data defisit anggaran. Ia menyebutkan, dalam dua bulan pertama tahun 2026 saja, defisit anggaran pemerintah sudah menyentuh angka sekitar Rp200 triliun.

Jika laju pembengkakan defisit ini terus berlanjut tanpa kendali, maka pada puncaknya di bulan Juli-Agustus, angka defisit berpotensi meledak hingga mencapai Rp1.000 triliun. Kondisi keuangan negara yang sedemikian parah, menurutnya, akan berimbas langsung pada pelayanan publik yang lumpuh.

“Jalanan akan berlubang, daerah tidak ada uang, Puskesmas sudah enggak bisa melayani,” jelasnya, menggambarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi jika peringatan ini diabaikan.