PARADAPOS.COM - Penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik yang berakar dari polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memerlukan pendekatan profesional dan proporsional. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menekankan bahwa kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, ini memiliki kompleksitas tinggi. Tanpa penanganan yang hati-hati, dampak sosial-politiknya bisa meluas ke berbagai lini.
Kompleksitas Kasus dan Risiko Eskalasi
Menurut Amir Hamzah, persoalan ini bukan lagi sekadar sengketa pribadi. Ia menyoroti betapa pentingnya kapasitas penyidik kepolisian dan jaksa dalam mengelola perkara yang sarat dengan muatan opini publik.
“Kasus yang rumit jangan dibuat semakin rumit. Intinya sederhana, Jokowi merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan terkait tuduhan ijazah tidak asli. Namun dalam penanganannya harus profesional karena dampaknya bisa meluas,” kata Amir, Rabu 24 Juni 2026.
Persepsi Publik dan Spekulasi Politik
Amir juga mengamati adanya gelombang persepsi di tengah masyarakat. Banyak pihak yang menilai langkah penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan berlebihan. Hal ini, lanjutnya, membuka celah bagi munculnya spekulasi politik yang tidak sehat.
“Ada gejala yang ditangkap publik seolah-olah penanganan terhadap Roy dan Dokter Tifa dilakukan secara berlebihan. Bahkan ada yang mengaitkan dengan berbagai kepentingan politik di belakang layar. Persepsi seperti ini harus dijawab secara transparan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, ia mengingatkan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang pernah menyinggung keberadaan kekuatan-kekuatan tertentu, atau yang kerap disebut sebagai "deep state", dalam dinamika politik nasional. Amir menilai, aparat penegak hukum harus ekstra hati-hati agar tidak dituding bekerja atas nama kepentingan kelompok tertentu atau terkait dengan kekuasaan masa lalu.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa institusi penegak hukum sedang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum dan transparansi,” tegas Amir.
Tahapan Hukum dan Harapan Publik
Saat ini, perkara tersebut telah memasuki babak baru. Amir mengonfirmasi bahwa berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia pun mendorong publik untuk memisahkan antara proses hukum yang telah berjalan dengan berbagai isu yang beredar, termasuk spekulasi mengenai laporan kehilangan ijazah yang dikaitkan dengan Jokowi.
“Kasus yang sudah P-21 harus dipisahkan dengan berbagai skenario lain yang berkembang di ruang publik,” pungkasnya.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pengamat Hukum: Polemik Ijazah Jokowi Harus Dibuktikan di Persidangan
Prabowo Soroti Peran Unik TNI-Polri di Sektor Pertanian: Hanya di Indonesia Polisi Urus Sawah
Roy Suryo Sebut Penjemputan Paksa oleh Polisi Brutal dan Seperti Adegan Film G30S/PKI
PDIP Desak Gibran Klarifikasi soal Dugaan Pemberian Uang ke Mahasiswa UBK