DPD Minta Pemerintah Beri Penjelasan Transparan soal Program Food Estate, Mana yang Berhasil Mana yang Gagal

Selain itu, pengalaman dalam pengawasan terhadap food estate di Kalteng, di mana program itu tersebar di tiga kabupaten, yakni Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.

Dia menjelaskan secara komoditas, terdiri dari dua, yakni padi dan singkong. Secara fokus pengelolaan juga terbagi dua, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan, meski secara umum ada kolaborasi termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggungjawab atas perizinan dan status area food estate dalam kawasan hutan.

Selain itu, dari pemantauannya bahwa komoditas padi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas yang oleh Kementerian Pertanian melibatkan petani sejak awal, terlihat ada perkembangan positif ditandai dengan peningkatan produktivitas padi dan sebagian pembangunan infrastrukturnya. Ada sebagian yang sempat tidak berhasil karena pengkondisian lahan eks gambut, namun secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Baca Juga: Kelar Diperiksa, KPK Langsung Tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk 20 Hari Pertama

"Sementara untuk komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas yang minim studi kelayakan dan pelibatan warga, sampai saat ini belum terpantau menghasilkan," ungkapnya.

Ia berharap food estate di Kalteng bagaimana pun mesti didorong agar berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, program itu mesti digarap secara profesional dan terarah. Lebih jauh ia menyebut agar proyek ini tidak dipakai untuk kepentingan politik golongan, tapi untuk politik pangan nasional, guna terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Demi keberlangsungan tujuan mulia proyek ini, disarankan agar pemerintah segera melakukan audit termasuk pada aspek lingkungan," harapnya.***

Artikel asli: sinarharapan.co