PARADAPOS.COM - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti kinerja lima menteri di Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi dan gagal menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto.
KKMP menilai bahwa evaluasi mendalam diperlukan guna memastikan efektivitas pemerintahan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
KKMP: Pemerintahan Harus Efektif, Menteri Berkinerja Buruk Harus Dicopot
Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sekaligus Presidium KKMP, menegaskan bahwa KKMP mengusung peran kritis namun tetap kooperatif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sayangnya, setelah 100 hari pemerintahan berjalan, ada lima menteri yang dinilai gagal dan justru menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Jika tidak segera diganti, dikhawatirkan akan menghambat program pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Senada dengan itu, Ramadhani Isa, Koordinator Nasional POROS MUDA NU, menyatakan bahwa para menteri sebagai pembantu presiden seharusnya mampu mengakselerasi visi dan program kerja Presiden Prabowo.
"Alih-alih mendukung Presiden, ada menteri yang justru sibuk bermanuver politik dan membuat kebijakan kontroversial yang menyulitkan rakyat. Jika seperti ini, lebih baik dicopot saja," tegasnya.
Lima Menteri dengan Kinerja Buruk Versi KKMP
Berdasarkan kajian KKMP, berikut lima menteri yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya:
1. Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
- Sering menimbulkan kontroversi, seperti menggunakan kop kementerian untuk kepentingan pribadi dan diduga terlibat dalam Pilkada Serang untuk kepentingan politik istrinya.
- Pernyataan kontroversial yang menyebut wartawan dan LSM sebagai "Bodrex", dianggap menciptakan musuh imajiner dan mengalihkan perhatian dari isu utama.
2. Natalius Pigai (Menteri HAM)
Artikel Terkait
SBY Buka Suara Soal Kemampuan Meramal Masa Depan: Bukan Klenik, Tapi Futurology
Amien Rais Klaim Jokowi Tidak Punya Ijazah, Tanggapi 8 Tersangka Kasus Polda Metro
Hoaks! Tangkapan Layar WA Hasto PDIP Soal Soeharto Terbongkar Palsu
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto