PARADAPOS.COM - Suara-suara yang menyerukan agar Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, diadili semakin nyaring terdengar.
Desakan ini muncul di tengah berbagai tudingan terhadapnya.
Mulai dari proyek mangkrak hingga dugaan korupsi yang menyeret namanya ke dalam daftar lima besar pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Belakangan ini, sejumlah proyek strategis nasional yang digagas di era Jokowi mulai dipertanyakan.
Salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor, tetapi kini justru bergantung pada APBN.
Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi mangkrak, terutama setelah anggaran 2025 untuk IKN dipangkas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 juga menjadi sorotan.
Proyek reklamasi yang diklaim sebagai pusat bisnis baru justru memicu polemik terkait penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.
Jokowi dituding memiliki keterlibatan dalam pemberian izin serta kemudahan akses bagi investor yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.
Di media sosial, tagar #JokowiDiadili mulai ramai digaungkan oleh warganet. Bahkan, di berbagai kota massa aksi menuntut Jokowi diadili.
Sejumlah aktivis dan tokoh oposisi pun mulai mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.
Artikel Terkait
Jokowi ke Singapura Usai Diminta PSI Istirahat & Mangkir Sidang Ijazah: Fakta Lengkap
Jimly Asshiddiqie Ungkap Fakta Mencengangkan Maraknya Ijazah Palsu di Indonesia
Arsip Legalisasi Ijazah Jokowi di UGM Tidak Ditemukan, Pakar Hukum: Perkuat Keraguan
Klarifikasi KPU Solo: Ijazah Jokowi Tidak Pernah Dimusnahkan, Masih Tersimpan