PDIP Tegas Tolak Pilkada via DPRD, Usung E-Voting untuk Tekan Biaya Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlogo banteng moncong putih ini bersikukuh mempertahankan sistem pilkada langsung oleh rakyat.

Pernyataan sikap tegas ini merupakan salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.

Pentingnya Kedaulatan Rakyat dan Legitimasi Pemimpin

Jamaluddin menegaskan bahwa Rakernas menekankan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Pilkada langsung dinilai mampu memperkuat legitimasi kepemimpinan dan memberikan kepastian masa jabatan yang tetap selama lima tahun.

Solusi Tekan Money Politik: E-Voting dan Penegakan Hukum

Menanggapi kekhawatiran maraknya praktik politik uang (money politic) akibat tingginya biaya politik, PDIP memberikan sejumlah rekomendasi solutif. Rekomendasi tersebut berfokus pada transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara pemilu.

PDIP mendorong penerapan teknologi, seperti e-voting, untuk menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, partai juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, serta pencegahan praktik "mahar politik" atau pembiayaan untuk mendapatkan rekomendasi calon.

Pilkada Bersih untuk Pemimpin Berdedikasi

Rekomendasi Rakernas PDIP juga menyoroti pentingnya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Sistem pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi kekuatan kapital diyakini akan melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tegas Jamaluddin menutup pernyataannya.