Pensiunan Jenderal TNI Ingin Gulingkan Gibran, Silfester Murka: Para Barisan Sakit Hati Pendukung Anies!

PARADAPOS.COM - Sejumlah pensiunan jenderal TNI beberapa waktu lalu minta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot atau digulingkan saja.

Mereka yang menamakan Forum Purnawirawan TNI ini khawatir jika Gibran sampai jadi Presiden RI menggantikan Prabowo Subianto.

Peermibtaan Forum Purnawirawan TNI untuk menggulingkan Gubran, masuk dalam delapan poin rekomendasi. 

Mereka menyoroti soal tenaga kerja asing, hingga penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Tentu ini sangat memukul Gibran, sebab IKN aalah karya besar sang ayah, Joko Widodo alias Jokowi.

Forum Purnawirawan TNI ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Di antaranya ada Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyebut para pentolan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran banyak berisi orang-orang pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan," kata Silfester.

Silfester menandai sejumlah purnawirawan yang ikut demo di KPU pada 19 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo-Gibran.

"Kita lihat mulai dari Tyasno Sudarto, Fachrul Razi. Terus kemarin juga Pak Sunarko dan Suharto itu adalah orang-orang yang berdemo tanggal 19 Maret 2024 di KPU karena mereka tidak menyetujui kemenangan Prabowo-Gibran," katanya.

"Jadi mereka demo ke KPU 19 Maret 2024 itu karena mereka mengatakan bahwa ada kecurangan di situ," imbuh Silfester.

Silfester memandang usulan Forum Purnawirawan TNI memiliki motif yang dilatari dendam masa lalu, tepatnya terkait Pilpres 2024.

Menurutnya, usulan Forum Purnawirawan TNI tidak memiliki fakta hukum yang mendasari.

Sebab enam bulan pemerintahan berjalan, wapres Gibran tidak melakukan pelanggaran konstitusional.

"Bukan mereka mau memperbaiki bangsa, malah mengadu domba bangsa," ujarnya.