"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," sambungnya.
Dia menegaskan, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat.
Namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
"Kita pasti akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tegas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan.
Melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
"PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," paparnya.
Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik. Hal itu sebagai wujud PDIP sebagai partai ideologis.
"Keberlangsungan PDIP sebagai partai ideologis hanya bisa dijaga oleh kader-kader yang militan, menyatu dengan rakyat, dan taat pada disiplin partai," paparnya.
Megawati menekankan bahwa loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara. Tapi dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.
"Menyatulah dengan rakyat dan tegakkan garis-garis ideologi banteng," tegasnya.
Disampaikan, PDIP tidak membutuhkan kader yang hanya pandai beretorika.
Tapi nihil dalam aksi keberpihakan ke masyarakat. Ia sangat membutuhkan kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput.
"Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria," tegasnya.
Menurut Megawati, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.
Dalam pidato yang penuh penekanan ideologis itu, Megawati juga memperingatkan agar partai tidak dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau kekayaan pribadi.
"Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi," pungkas putri proklamator Bung Karno itu.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan PDIP akan mendukung pemerintah sebagai mitra.
Ia menyebut PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, bukan oposisi," ujar Said.
Dia menyebut posisi sparring partner di sini yakni mendukung program pemerintah yang benar.
PDIP juga akan memberikan alternatif solusi kepada pemerintah apabila hal yang tak benar.
"Ibu ketua Umum (Megawati Soekarnoputri, Red) sudah memberi keputusan. Bahwa PDIP tetap di luar pemerintahan sebagai penyeimbang yang kritis," ungkap politisi asal Sumenep, Madura, Jawa Timur itu.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Roy Suryo Diperkirakan Lanjut ke Pengadilan Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla Buka Suara Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Harus Terima Kenyataan
Roy Suryo Ditahan, Ijazah Jokowi Akan Diuji di Sidang: Fakta Terbaru
Wacana Budi Arie Masuk Gerindra: Settingan Jokowi untuk Dua Periode Prabowo-Gibran?