Selanjutnya untuk mendukung Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) Kementerian Keuangan tahun 2023, proses pertanggungjawaban APBN dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full module.
Seluruh proses perekaman tagihan/transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui SAKTI yang terkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Dengan demikian akan memudahkan proses pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Dengan sistem single database pada SAKTI, proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai Kementerian Negara/Lembaga akan menjadi lebih mudah dan terjaga validitasnya.
Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.
Materi yang disampaikan adalah Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2023 Unaudited.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: suaramerdeka.com
Artikel Terkait
Kredit Perumahan Mandek, Menteri Keuangan Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Bursa Asia Anjlok: Penyebab, Dampak ke Indonesia, dan Prediksi ke Depan
Analisis IHSG Hari Ini: Proyeksi 8.150-8.350 Dipicu Data Ekonomi Q3 2025 & Rebalancing MSCI
Semangat Cokroaminoto & Program Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Menkop Ferry Bangun Ekonomi Umat