Rustam Effendi Tegaskan Keyakinan: Ijazah Jokowi Palsu, Ini Klaim dan Fakta
Rustam Effendi, seorang aktivis 98, kembali menegaskan keyakinannya bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu. Pernyataan ini ia sampaikan meski dua seniornya, Eggi Sudjana dan Damai Lubis, telah memperoleh SP3 dan tak lagi berstatus tersangka.
Dasar Klaim: Pengakuan Langsung Pembuat Ijazah?
Rustam mengungkapkan, keyakinannya bukan hanya berdasar kajian akademik dari beberapa nama seperti Roy Suryo, melainkan pada pengakuan sejumlah pihak yang disebut mengetahui langsung proses pembuatan ijazah tersebut.
"Sampai hari ini saya yakin betul ijazah Jokowi palsu. Kalau ijazah itu palsu pasti ada pembuatnya. Pembuatnya itu saya tahu. Kawan saya menyatakan dia ikut membuat bersama Eko Sulistyo di Pasar Pramuka," klaim Rustam.
Permintaan Klarifikasi dan Tanggapan Eggi Sudjana
Rustam mengaku telah berulang kali meminta pihak yang diduga terlibat untuk memberikan klarifikasi terbuka. Namun, hingga kini mereka memilih diam karena alasan ketakutan.
Ia juga mengungkapkan hubungannya dengan sesama aktivis, Eggi Sudjana, memburuk. Rustam menilai respons Eggi tidak mendukung upaya pembongkaran kasus ini, padahal menurut pengakuannya, pihak pembuat ijazah pernah bertemu langsung dengan Eggi di Bogor.
Isu Lebih Dalam dari Sekadar Teknis Dokumen
Rustam menegaskan bahwa isu ini tidak sesederhana pemeriksaan watermark atau embos pada ijazah. Menurutnya, kasus ini menyangkut keberadaan pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam proses pemalsuan.
"Ini bukan cuma soal teknis ijazah. Pasti ada pembuatnya. Dan ini akan dibongkar, mudah-mudahan di pengadilan nanti," pungkas Rustam.
Artikel Terkait
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Tak Berspekulasi soal Kematian Pria yang Diduga Karumga di Kediamannya
Pakar Hukum: Aksi Main Hakim Sendiri Ancaman Serius bagi Negara Hukum
Bareskrim Limpahkan Enam Personel Polri ke Paminal Polda Metro Jaya, Termasuk Kasat Resnarkoba Tangsel, Terkait Narkotika Etomidate
KPK Selidiki Aliran Dana 46.500 Dolar Singapura ke Menteri Kehutanan yang Diduga Dipungut dari Petani dan Kepala Desa