KPPU Denda Google Rp202,5 Miliar atas Praktik Monopoli di Google Play Store

“Aturan mewajibkan penggunaan GPB System untuk semua transaksi produk dan layanan digital di Google Play Store telah merugikan pengguna dan pengembang aplikasi,” ujar KPPU.

Menanggapi putusan ini, juru bicara Google mengungkapkan bahwa perusahaan akan mengajukan banding. "Kami berkomitmen untuk mematuhi hukum Indonesia sambil terus mendukung ekosistem aplikasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia," ujarnya kepada Reuters, Rabu (22/1).

Kerugian bagi Pengembang
Dalam persidangan, terungkap bahwa penerapan GPB System membatasi metode pembayaran yang tersedia, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pengguna aplikasi dan transaksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan pengembang. Biaya layanan GPB System juga meningkatkan harga aplikasi hingga 30 persen.

Sanksi lain yang merugikan pengembang adalah penghapusan aplikasi dari Google Play Store atau pembatasan pembaruan jika mereka tidak mematuhi kebijakan GPB System. Akibatnya, beberapa aplikasi hilang dari platform, mengurangi pilihan konsumen.

Untuk memitigasi kerugian, KPPU memerintahkan Google membuka akses bagi pengembang ke program User Choice Billing (UCB). Program ini memberikan insentif berupa pengurangan biaya layanan sebesar minimal 5 persen selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.