Memanas! Soal Revisi UU KPK, Jokowi Sebut PDIP Dalangnya?

PARADAPOS.COM - Presiden ke-7 RI Jokowi disorot dan dikritik tajam masyarakat ketika pemerintah merevisi Undang-undang KPK pada 2019. UU KPK direvisi di periode keduanya sebagai Presiden.

Revisi UU KPK dinilai telah melemahkan KPK. Sebab KPK tidak lagi independen karena antara lain adanya Dewan Pengawas hingga status pegawai KPK yang menjadi PNS dan harus melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Jokowi disebut jadi otak yang mendorong revisi UU KPK. 

Revisi UU KPK ini memicu kemarahan publik. Bahkan demo besar yang berakhir ricuh terjadi di depan Gedung DPR dan beberapa daerah di Indonesia. Massa menolak RUU KPK.

Setelah kini tidak menjabat, Jokowi buka-bukaan terkait alasan duduk perkara RUU KPK. 

Ia menyebut, Revisi UU KPK sudah mulai diajukan di DPR sejak 2015 atau ketika awal periode dirinya menjadi presiden.

"Gini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat dari 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke Prolegnas," kata Jokowi kepada wartawan di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

Jokowi bilang, ketika itu tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang membuat Revisi UU KPK tidak dilanjutkan. 

Meski begitu, hingga 2018, Jokowi mengatakan, upaya untuk merevisi UU KPK tetap dilakukan.

"Coba dilihat lagi dan saat itu tidak terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi tetap juga tidak terjadi," kata Jokowi.

Eks Gubernur Jakarta ini menjelaskan, kesepakatan UU KPK direvisi baru terjadi pada 2019. 

Ia menyebut, seluruh fraksi di DPR setuju agar RUU KPK masuk Prolegnas.

"Baru tahun 2019 masuk Prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju sampai pada akhirnya dibahas dan digetok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR," jelas dia.