Harli Siregar mengungkapkan bahwa penyidik mendalami adanya upaya dari berbagai pihak untuk mengarahkan tim teknis agar spesifikasi pengadaan bantuan peralatan TIK pada tahun 2020 mengerucut pada satu jenis produk.
"Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome," katanya.
Padahal, menurut temuan Kejagung, pemaksaan penggunaan Chromebook ini sangat tidak masuk akal.
Sebuah fakta krusial terungkap: pada tahun 2019, Pustekom Kemendikbudristek telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook dan hasilnya menyatakan perangkat tersebut "tidak efektif".
Berdasarkan hasil uji coba yang gagal itu, tim teknis awalnya merekomendasikan penggunaan laptop dengan sistem operasi Windows yang lebih familiar dan fungsional. Namun, rekomendasi teknis tersebut diduga sengaja diabaikan.
Kemendikbudristek saat itu justru menggantinya dengan kajian baru yang secara spesifik merekomendasikan sistem operasi Chrome, membuka jalan bagi pengadaan massal Chromebook.
Proyek raksasa ini menelan anggaran yang luar biasa besar, mencapai Rp9,982 triliun.
Dana triliunan rupiah tersebut bersumber dari dua pos, yakni Rp3,582 triliun dari dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Ahok Tantang Jaksa Periksa Jokowi untuk Usut Tuntas Kasus Korupsi BBM Pertamina
Ahok Bongkar Korupsi Pertamina: Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Tuntas
KPK Tegaskan Noel Ebenezer Harus Ungkap Keterlibatan Parpol K di Sidang, Bukan di Media
Ahok Desak Jaksa Periksa Erick Thohir & Jokowi Soal Pencopotan Dirut Pertamina