DK PBB Setujui Resolusi Sahara Barat, Dukungan AS Perkuat Posisi Maroko

Dewan Keamanan PBB secara resmi menyetujui resolusi mengenai Sahara Barat yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Keputusan ini memberikan penguatan signifikan terhadap posisi Maroko dalam klaimnya atas wilayah yang diperebutkan tersebut.

Dalam pemungutan suara yang digelar pada Jumat, 31 Oktober 2025, resolusi ini memperoleh dukungan dari 11 negara anggota DK PBB. Sementara itu, Rusia, China, dan Pakistan memilih untuk abstain. Aljazair, yang selama ini menjadi pendukung utama Front Polisario, menyatakan penolakan keras terhadap keputusan tersebut.

Resolusi PBB ini menegaskan bahwa otonomi penuh di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah kaya fosfat tersebut. Wilayah Sahara Barat sebelumnya diklaim baik oleh Maroko maupun Front Polisario, yang berbasis di kamp-kamp pengungsi di Aljazair barat daya.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa hasil pemungutan suara ini bersifat bersejarah dan membangun momentum menuju perdamaian yang telah lama dinantikan di Sahara Barat.

Namun, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengkritik resolusi tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan ini masih jauh dari harapan dan aspirasi sah rakyat Sahara Barat yang diwakili oleh Front Polisario.

Sebagai bagian dari resolusi ini, Dewan Keamanan juga memperpanjang mandat misi penjaga perdamaian PBB (MINURSO) selama satu tahun ke depan. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres diminta untuk melakukan tinjauan mandat misi dalam enam bulan mendatang guna memantau perkembangan implementasi resolusi.

Keputusan DK PBB ini dipandang dapat mengubah dinamika proses perdamaian yang sebelumnya mengalami kebuntuan sejak rencana referendum ditunda akibat perselisihan daftar pemilih lebih dari tiga dekade lalu.

Maroko, yang telah mengontrol hampir seluruh wilayah Sahara Barat dan membangun infrastruktur besar-besaran di sana, menyambut baik kemenangan diplomatik ini. Raja Mohammed VI menyatakan resolusi ini membuka babak baru dalam proses mengukuhkan karakter Maroko di Sahara.

Di sisi lain, Front Polisario menegaskan penolakan untuk terlibat dalam proses politik yang dianggap melegitimasi pendudukan militer Maroko. Mereka menyatakan perdamaian tidak akan tercapai dengan memberi penghargaan kepada ekspansionisme.