Israel Tahan Imam Al-Aqsa Jelang Ramadan, Ketegangan Meningkat di Yerusalem dan Tepi Barat

PARADAPOS.COM - Otoritas Israel menahan Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi, pada Senin (16/2) malam di Yerusalem Timur. Penangkapan ini terjadi hanya beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, periode ibadah intensif umat Muslim. Selain ditahan, sang imam juga dilarang memasuki kompleks masjid selama seminggu, sebuah langkah yang dikhawatirkan akan memicu eskalasi ketegangan di situs suci tersebut dan kawasan sekitarnya.

Pembatasan yang Meluas di Kompleks Suci

Menurut sumber-sumber Palestina, penahanan terhadap Sheikh Abbasi bukanlah insiden yang terisolasi. Tindakan ini disebut sebagai bagian dari upaya yang lebih sistematis untuk membatasi peran para imam, penceramah, dan penjaga (al-Murabitin) di Masjid Al-Aqsa. Persiapan menyambut Ramadan pun turut terganggu. Otoritas Israel dilaporkan mencegah petugas wakaf Islam untuk menyiapkan fasilitas ibadah, seperti tenda dan pos medis, yang biasanya didirikan untuk menampung jamaah.

Seorang pejabat Palestina, melalui pernyataan resmi, menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkembang. "Otoritas Palestina memperingatkan adanya eskalasi Israel di kompleks Al‑Aqsa… menjelang dan selama bulan puasa Ramadan," ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran bahwa langkah-langkah pembatasan ini dapat memicu ketidakstabilan baru.

Eskalasi Kekerasan di Tepi Barat

Ketegangan tidak hanya terbatas di Yerusalem. Hanya berselang singkat setelah penahanan imam, kekerasan mematikan terjadi di Tepi Barat. Seorang remaja Palestina berusia 18 tahun ditembak oleh pasukan Israel di dekat tembok pemisah di barat kota Qalqilya. Pemuda itu kemudian meninggal dunia di rumah sakit akibat luka-lukanya.

Insiden ini, menurut analisis di lapangan, merupakan bagian dari pola operasi militer yang semakin intensif. Seorang pejabat Palestina yang menyoroti tren ini menyatakan, "Ini adalah bagian dari kampanye militer yang semakin intensif di seluruh Tepi Barat." Data yang beredar menunjukkan korban jiwa warga Palestina di wilayah ini telah mencapai angka yang signifikan sejak akhir 2023.

Kebijakan Pengendalian Tanah dan Peringatan Internasional

Di tengah situasi keamanan yang memanas, Israel juga dilaporkan memulai kembali proses pendaftaran tanah di Tepi Barat. Kebijakan kontroversial ini berpotensi mempermudah pengambilalihan tanah warga Palestina untuk kepentingan pemukiman. Langkah ini mendapat kecaman keras dari komunitas internasional.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, secara khusus menyoroti risiko kebijakan tersebut. Ia memperingatkan bahwa tindakan itu "mempercepat pengambilalihan kontrol secara nyata atas wilayah Palestina dan merusak prospek penyelesaian politik." Peringatan serupa disampaikan oleh Raja Abdullah II dari Yordania, yang menyebut bahwa kombinasi pembatasan akses keagamaan dan perluasan kendali tanah dapat memicu ketegangan regional yang lebih luas.

Persiapan Militer dan Ancaman Ketidakstabilan

Menyambut Ramadan, persiapan militer Israel tampak menguat. Pimpinan militer setempat menyatakan tahun 2026 sebagai "tahun keputusan," dengan rencana operasi di berbagai front. Pembatasan juga menyasar pekerja Palestina, di mana puluhan ribu orang dilarang memasuki Israel sejak perang di Gaza—sebuah kebijakan yang justru dikhawatirkan dapat meningkatkan potensi ketidakstabilan ekonomi dan keamanan.

Dengan bulan Ramadan di ambang pintu, kombinasi berbagai faktor—penahanan tokoh agama, pembatasan ibadah, operasi militer, dan kebijakan penguasaan tanah—menciptakan kondisi yang sangat rentan. Seorang pejabat tinggi Otoritas Palestina menyerukan peran aktif dunia internasional. "Dunia harus memastikan hak beribadah dihormati dan status hukum situs suci Al-Aqsa dijaga," tegasnya. Seruan ini menggambarkan urgensi untuk mencegah eskalasi lebih jauh di kawasan yang sudah penuh dengan sejarah konflik ini.