Komisaris Transjakarta Dikecam Internasional, Publik Jepang Minta Ainul Yaqin Dilarang Masuk

Aksi demonstrasi Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari publik internasional. Kecaman terbaru datang dari warga Jepang yang geram dengan pernyataannya yang mengancam akan menggorok leher.

Kecaman dari Publik Jepang

Salah satu warganet Jepang, YUASA TADAO, menyebut Ainul sebagai anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia. Dalam cuitannya, dia secara tegas meminta agar Ainul dilarang masuk ke Jepang dengan menyatakan, "Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang."

Pendapat serupa diungkapkan oleh ShibaTalks yang menyerukan pengawasan ketat terhadap Muslim di Jepang. Akun tersebut menegaskan bahwa orang-orang dengan pemikiran seperti Ainul seharusnya tidak diizinkan masuk ke Jepang dan setiap politisi yang mendukung hal serupa perlu disingkirkan.

Desakan Pemecatan dari Dalam Negeri

Tidak hanya dari luar negeri, desakan untuk memecat Ainul Yaqin juga menguat dari dalam negeri. Sejumlah warganet Indonesia telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menuntut pemberhentian Ainul dari posisinya sebagai Komisaris Transjakarta.

Warganet @elisa_jkt menyoroti bahwa kasus ini telah menarik perhatian kelompok ekstrem kanan Jepang. Sementara @marukonahu dan @isuzucarpenter menilai Ainul tidak pantas menduduki jabatan tersebut karena akhlaknya yang dinilai tidak mencerminkan seorang pemimpin.

Pemicu Kecaman: Orasi Kontroversial

Kecaman ini berawal dari video orasi Ainul Yaqin yang viral. Dalam rekaman tersebut, Ainul yang mengenakan jaket Ansor berpidato dengan ancaman, "Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian."

Pernyataan keras ini mengejutkan banyak pihak, terlebih Ainul dikenal sebagai seorang hafizh (penghafal Al-Qur'an 30 juz). Selain menjabat sebagai Komisaris Transjakarta, Ainul juga aktif sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI.

Insiden ini memicu debat publik mengenai etika seorang pejabat publik dan penggunaan narasi kekerasan dalam berorasi.