“Kita harus berdiri untuk tatanan di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua,” tegas Sidharto mengutip pernyataan Presiden Prabowo.
Tema “Presidency for All” dan Fokus Kepemimpinan
Mengusung tema “Presidency for All”, Indonesia berfokus pada pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Sidharto berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota dan non-anggota, lembaga PBB, institusi HAM nasional, hingga organisasi masyarakat sipil.
“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua,” tuturnya. Komitmen ini termasuk pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) dan negara kepulauan kecil (SIDS).
Melihat Ke Depan: Peran Indonesia sebagai Penyeimbang Global
Di tengah meningkatnya polarisasi global dalam isu HAM, terpilihnya Indonesia dinilai sangat strategis. Posisi ini memperkuat rekam jejak Indonesia sebagai aktor kunci diplomasi multilateral dan bridge builder (pembangun jembatan) yang dipercaya komunitas internasional.
Indonesia juga berkomitmen melanjutkan agenda efisiensi kerja Dewan HAM, sekaligus memastikan prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam setiap pembahasan.
Artikel Terkait
Profil Eny Retno, Istri Gus Yaqut: 21 Tahun Setia & Latar Belakang IPB
Korupsi Tambang & Sawit Rugikan Negara Rp186,48 Triliun, Pemerintah Gunakan AI
Ustaz Abdul Somad Unggah Penolakan Ceramah oleh Ansor, Bertepatan Gus Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji
Ayah Prada Lucky Ditangkap TNI: Kronologi KDRT, Penyebab, dan Penjelasan Resmi