PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia menegaskan keyakinannya bahwa indeks pasar modal nasional akan tetap berada dalam kategori emerging market, merespons laporan terbaru dari MSCI Inc. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini setelah MSCI merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang masih mempertahankan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Meski demikian, terdapat satu penyesuaian pada kriteria Information Flow (arus informasi) yang berubah dari tanda “ ” menjadi “?”. Keputusan klasifikasi resmi akan diumumkan MSCI pada 23 Juni 2026 mendatang.
Respons Pemerintah atas Catatan MSCI
Pemerintah melihat catatan dari MSCI ini bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai penegasan bahwa arah reformasi pasar modal yang tengah berjalan sudah tepat. Menurut Airlangga, fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia dinilai masih kuat. Yang menjadi sorotan utama adalah aspek transparansi dan integritas pasar.
“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah,” kata Airlangga, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dan terus melakukan reformasi secara konkret. Beberapa langkah yang disebutkan mencakup penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar.
“Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar. Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” ujarnya.
Fokus pada Transparansi dan Integritas Pasar
MSCI dalam laporannya menekankan bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih dinilai memadai. Tidak ada isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini. Ruang perbaikan justru difokuskan pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga.
Menariknya, area yang disoroti MSCI ini justru menjadi prioritas utama reformasi yang tengah diakselerasi oleh pemerintah dan otoritas terkait. Catatan mengenai penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris pun disebut siap dioptimalkan untuk memudahkan akses investor global.
Pemerintah bersama OJK dan BEI telah menyusun sejumlah langkah konkret. Pertama, kebijakan free float dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar. Kebijakan ini sudah berlaku efektif sejak Maret 2026 dengan pemenuhan secara bertahap. Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) terus diperkuat melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan.
Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen sudah berlaku dan dipublikasikan secara rutin sejak Maret 2026. Keempat, akselerasi demutualisasi BEI masih dalam proses. Kelima, pendalaman pasar terintegrasi dilakukan dengan meningkatkan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen, dengan fokus pada saham LQ45.
Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi menjadi prioritas. Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance) terus didorong. Kedelapan, sinergi antarpemangku kepentingan diperkuat.
Airlangga menjelaskan bahwa seluruh langkah ini diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor.
“Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global,” ujarnya.
Menjaga Kepercayaan di Tengah Dinamika Global
Dari sisi sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan yang terukur. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.
Kombinasi langkah ini menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global. Pemerintah pun mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil reviu ini secara proporsional.
“Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya,” jelas Airlangga.
Secara agregat, MSCI menyatakan bahwa pada siklus tahun ini terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets. Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki, dan penting untuk digarisbawahi bahwa penyesuaian ini tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polisi Amankan Dua Remaja Pembawa Tembakau Sintetis di Tambora
Brasil Hancurkan Haiti 3-0, Pastikan Tim Karibia Jadi Peserta Pertama Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Pemerintah Resmi Kuasai Kembali Lahan Hotel Sultan, Targetkan Pendapatan Rp1 Triliun per Tahun pada 2029
KPK Lacak Aset Tanah 10.000 Meter Persegi Milik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq