Gema Nasional Desak Pemerintah Copot Dirut KAI Usai Dua Insiden Maut Beruntun

PARADAPOS.COM - Gerakan Muda (Gema) Nasional secara resmi mendesak pemerintah untuk segera mencopot dan memecat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Desakan ini muncul setelah rentetan insiden operasional yang memakan korban jiwa dan memicu kepanikan di kalangan pengguna jasa kereta api. Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menyampaikan ultimatum tersebut dalam sebuah pernyataan pers di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026, menekankan bahwa kegagalan sistemik dalam manajemen krisis telah mencapai titik kritis.

Dalam waktu berdekatan, publik dikejutkan oleh dua peristiwa besar. Pertama, tabrakan antara KA Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur yang menewaskan 15 orang. Tak berselang lama, gangguan serius di kawasan Bintaro kembali memicu kepanikan massal di antara para penumpang. Dua kejadian ini, menurut Gema Nasional, menjadi bukti nyata dari kegagalan total dalam kepemimpinan dan sistem pengelolaan risiko di tubuh KAI.

Krisis Sistemik Bukan Sekadar Masalah Teknis

Eko Saputra menegaskan bahwa persoalan ini sudah melampaui ranah teknis operasional. Menurutnya, insiden beruntun tersebut merupakan indikasi krisis sistemik yang dibiarkan berlarut tanpa solusi konkret dari jajaran direksi. Ia menyoroti tiga prinsip dasar transportasi publik modern—keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik—yang dinilai gagal dijalankan oleh Dirut KAI.

“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” kata Eko Saputra kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

“Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis sistemik yang dibiarkan tanpa solusi konkret,” tambahnya menegaskan.

Reaksi Publik sebagai Alarm Kegagalan

Yang menjadi perhatian serius Gema Nasional adalah respons spontan para penumpang saat gangguan terjadi. Banyak warga yang nekat turun langsung ke rel, sebuah pemandangan yang dinilai sebagai alarm keras kegagalan sistem yang dibangun KAI di bawah pimpinan Bobby Rasyidin. Sikap ini, menurut pengamat, menunjukkan keruntuhan kepercayaan publik terhadap operator kereta api nasional.

“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” jelasnya.

Eko Saputra menilai bahwa tindakan warga yang turun ke rel bukanlah sekadar luapan emosi sesaat, melainkan cerminan dari rasa frustrasi yang mendalam. Masyarakat, ujarnya, sudah kehilangan kesabaran dan tidak lagi percaya bahwa pihak manajemen mampu memberikan jaminan keselamatan.

Ultimatum dan Tuntutan Audit Menyeluruh

Gema Nasional tidak hanya berhenti pada kritik. Organisasi ini memberikan ultimatum terbuka kepada pemerintah. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan tegas untuk mencopot Dirut KAI, mereka mengancam akan menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan kereta api.

“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas hanyalah bentuk pembiaran Kementerian Perhubungan atau pemerintah,” ungkap Eko.

Lanjut dia, rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan jabatan.

“Gema Nasional memberikan ultimatum terbuka jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan untuk mencopot Dirut KAI, maka kami juga membuka kemungkinan untuk menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan KAI,” tegasnya.

Selain tuntutan pencopotan, pihaknya juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen PT KAI. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap akar permasalahan yang selama ini mungkin sengaja ditutupi. Eko menekankan bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan demi kepentingan segelintir orang.

“Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh,” pungkasnya.