PARADAPOS.COM - Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi. Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional lapangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fungsi Operasional untuk Program MBG
Dalam penjelasannya, Dadan menekankan bahwa motor listrik tersebut dialokasikan khusus untuk menunjang kinerja para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Kendaraan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas petugas dalam memantau dan memastikan implementasi program bantuan gizi pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah-daerah.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” tutur Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).
Prosedur Administrasi dan Status Distribusi
Meski telah tersedia, Dadan memastikan bahwa unit-unit motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada para petugas. Saat ini, kendaraan masih berada dalam tahap pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN), sebuah prosedur administratif standar yang wajib dilalui sebelum aset pemerintah dapat digunakan.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Proses realisasi pengadaan sendiri, menurut Dadan, telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025.
Klarifikasi atas Informasi Jumlah Unit
Beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan pengadaan mencapai 70.000 unit pun dibantah tegas oleh Dadan. Ia menyatakan angka tersebut tidak akurat dan menegaskan realisasi pengadaan yang sebenarnya.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ungkap Dadan.
Ajakan untuk Cermat Menyikapi Informasi
Di akhir penjelasan, Dadan Hindayana berharap masyarakat dapat lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi. Ia mengimbau agar publik tidak langsung percaya pada kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. Pengadaan sarana transportasi ini, tegasnya, murni merupakan bagian dari komitmen teknis pemerintah untuk memperlancar program strategis di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor: Istri dan Anak Menteri PU Masuk Delegasi Resmi ke PBB, Publik Pertanyakan Urgensi dan Biaya
Hasil Tes DNA: Bayi Santriwati Pekalongan Bukan Anak Pengasuh Padepokan
Peradi Bersatu: Roy Suryo Jangan Bergembira Dulu, Putusan Praperadilan Tak Sentuh Pokok Perkara
Pengacara AK Dituduh Eksploitasi Klien demi Popularitas dan Pecah Belah Aktivis Hukum