PARADAPOS.COM - Pelaku usaha rumahan dan UMKM di Jakarta mulai merasakan tekanan akibat lonjakan harga bahan baku plastik yang signifikan pada kuartal kedua 2026. Kenaikan yang disebutkan mencapai 30 hingga 80 persen ini mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengimbau para pelaku usaha beralih ke kemasan alternatif guna menekan biaya produksi.
Kewenangan di Tingkat Nasional
Dalam keterangannya, Pramono Anung mengakui bahwa fenomena kenaikan harga plastik berada di luar lingkup kendali pemerintah daerahnya. Ia menegaskan bahwa regulasi dan ketentuan yang mempengaruhi harga komoditas tersebut ditetapkan di tingkat pusat.
“Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang ketentuan-ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta,” tuturnya di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Dorongan untuk Berinovasi dan Mengurangi Ketergantungan
Menyadari dampaknya yang langsung terhadap roda perekonomian usaha mikro, Gubernur menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada plastik secara bertahap. Menurutnya, tanpa upaya mencari pengganti, fluktuasi harga akan terus menjadi beban yang memberatkan.
“Tetapi tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban,” jelasnya.
Solusi Tradisional sebagai Alternatif
Sebagai langkah praktis dan segera, Pramono Anung justru melihat kembali ke kearifan lokal. Ia mendorong penggunaan kemasan tradisional, seperti daun pisang, yang dinilai tidak hanya lebih terjangkau tetapi juga ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyangga bagi para pelaku UMKM di tengah ketidakpastian harga.
“Maka untuk itu ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya,” imbaunya.
Artikel Terkait
Prajurit TNI Ditemukan Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Empat Orang Ditangkap
Hasto Kritik Pelibatan Babinsa Urus Pajak: Langkah Mundur ke Era Kolonial
Ahli Forensik Digital Kritik Kesalahpahaman Publik soal Kepemilikan Data dalam Polemik Ijazah Jokowi
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Picu Spekulasi Publik