'Lebih Mudah Memprediksi Prabowo Gagal Daripada Akan Sukses'
Oleh: Ali Syarief
Akademisi
Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya akan menghadapi berbagai tantangan besar yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah peristiwa telah menggambarkan lemahnya fondasi hukum, meningkatnya korupsi, gelombang demonstrasi mahasiswa yang tak kunjung reda, serta sikap politik Prabowo terhadap Jokowi yang mulai memunculkan gesekan di dalam koalisi.
Lebih dari itu, kepemimpinan Prabowo yang semakin diperhatikan oleh investor asing justru menimbulkan keraguan terhadap prospek investasi di Indonesia.
Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin ekonomi nasional akan mengalami stagnasi yang berkepanjangan.
Lemahnya Penegakan Hukum: Kasus PIK2 dan Ancaman Ketidakpastian
Salah satu sorotan utama adalah lemahnya penegakan hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
Dalam kasus ini, terjadi pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum dan lingkungan yang seharusnya ditindak secara tegas.
Namun, hingga kini, pemerintah cenderung lamban dalam menangani persoalan tersebut.
Kelemahan penegakan hukum seperti ini menjadi sinyal buruk bagi dunia usaha dan masyarakat, sebab ketidakpastian hukum dapat merusak kepercayaan investor.
Tanpa adanya kepastian hukum, para pelaku usaha, baik domestik maupun asing, akan enggan menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Korupsi yang Kian Menggurita
Tingkat korupsi yang semakin tinggi menjadi batu sandungan lain bagi pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan berbagai laporan, praktik korupsi di Indonesia masih merajalela, dan tren peningkatan kasus korupsi dalam berbagai sektor mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi berjalan di tempat.
Komitmen pemberantasan korupsi yang lemah hanya akan memperparah kondisi ini dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pemerintah.
Tanpa kebijakan yang konkret dan tegas, sulit bagi Indonesia untuk menarik investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Artikel Terkait
Wamendagri Tekankan Inovasi Daerah Harus Berkelanjutan, Bukan Hanya untuk Penghargaan
Kemensos Larang Pemotongan Bansos, Penerima Wajib Dapat 100%
KPK Tetapkan Gubernur Riau Tersangka OTT, Pengumuman Resmi Rabu
Kecelakaan Maut di Perlintasan Kereta Prambanan Tewaskan 3 Orang, Ini Kronologinya