[ANALISIS] Menakar Maksud Prabowo Soal Peluang RI Akui Israel, Apakah Perlu?

"Dalam kenyataannya, Israel sering ingkar dan menindas masyarakat Palestina, sehingga mempersulit posisi pemerintah negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik tersebut dengan rakyat mereka sendiri," ucap Rezasyah.

"Dalam pandangan masyarakat di Timur Tengah, Israel adalah sebuah negara yang sangat munafik. Jika berdialog, cenderung berbohong. Jika terikat dalam perjanjian, cenderung mengingkari. Jika menjalankan perjanjian, cenderung menggunting dalam lipatan," tukasnya.

Rezasyah lantas berujar sekiranya RI terjebak dalam skenario Israel yang paling lunak sekali pun, maka akan ada potensi penolakan dari masyarakat luas di Indonesia.

"Sehingga [ini akan] mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan seluruh agenda Astacita, yang sebenarnya sudah berpihak pada masyarakat sipil di dalam negeri," ucapnya.

Lebih lanjut, Rezasyah mewanti-wanti pemerintah agar menolak langkah-langkah Israel yang kemungkinan dimunculkan di masa depan. 

Langkah-langkah itu seperti pembukaan kantor dagang seperti di Taiwan, pembukaan Pusat Budaya Timur Tengah yang pada intinya memperkenalkan Israel sebagai negara cinta damai, serta pembangunan dialog lintas agama antara Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan mengambil model Piagam Madinah.

Meski menilai bahwa wacana normalisasi dengan Israel sangat tidak mungkin, menurut Rezasyah, hal ini bagaimana pun akan membuat RI mengantongi referensi yang membuat Indonesia mampu memainkan peran sentral dalam kemerdekaan Palestina.

"RI akan memiliki referensi paling komprehensif, sehingga memungkinkan RI memimpin GNB dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Waktu yang tidak tepat

Senada dengan Rezasyah, Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo mengatakan wacana normalisasi dengan Israel ini tampaknya kurang tepat jika dibicarakan saat ini.

Pasalnya, Palestina hingga kini masih di bawah agresi brutal Israel dan semestinya sikap RI hari ini menghentikan genosida Israel.

"Saya rasa prioritas mendesak hari ini adalah upaya menghentikan genosida Israel atas bangsa Palestina. Isu ini yang seharusnya menjadi prioritas diplomasi Indonesia dalam deeskalasi genosida tersebut alih-alih menggelontorkan ide pembukaan hubungan diplomatik," kata Agung, Rabu (28/5).

Meski begitu, Agung menilai langkah RI saat ini termasuk mendorong upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel yakni mencapai solusi dua negara atau two-state solutions.

Pernyataan Prabowo yang memberikan 'syarat mutlak' untuk normalisasi dengan Israel "adalah nilai moral yang harus dijaga."

"Artinya, tidak ada tiket yang gratis. Dalam upaya menciptakan perdamaian jangka panjang, mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah prioritas bagi Indonesia karena syarat tersebut juga satu tarikan nafas dengan konstitusi Indonesia terkait menolak penjajahan," tuturnya.

Agung menekankan bahwa perlu menjadi kesadaran dan usaha bersama bahwa kemerdekaan Palestina adalah prioritas. 

Ia berujar hanya dengan kemerdekaan Palestina, Israel dan Palestina berada di ruang yang setara sebagai negara berdaulat.

Sumber: CNN