Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid kemungkinan sengaja membuat polemik dan kontroversi untuk memperkuat dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons polemik yang dilakukan Nusron Wahid dengan mengatakan bahwa tanah merupakan milik negara, bukan milik rakyat. Nusron kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya itu.
Menurut Hari, menteri yang berasal dari Partai Golkar itu, membuat gaduh dalam kabinet diyakini memiliki maksud tertentu.
"Bisa saja itu dilakukan untuk memperkuat kepentingan individu ataupun parpolnya," kata Hari yang dikutip dari RMOL di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Dari hasil investigasi di lapangan kata Hari, SDR menduga perilaku kebijakan kontroversial Nusron untuk memperkuat dirinya maju sebagai calon Ketum PBNU.
"NW (Nusron Wahid) memang sengaja membuat polemik dan kontroversi sehingga agenda pribadi maupun kelompok tercapai. Ibarat peribahasa, 'Sekali Mendayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui'," pungkas Hari.
Ketum PBNU saat ini masih dijabat Kyai Yahya Cholil Staquf sejak 26 Desember 2021. Dia terpilih melalui Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung menggantikan Said Aqil Siradj. Yahya Cholil Staquf menjabat hingga 2027 mendatang.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Foto: RMOL/Yudhistira Wicaksono)
Artikel Terkait
Mantan Caleg di Cirebon Ditangkap, Ancam dan Rekam Kakek Lansia untuk Konten Asusila
Polda Jateng Bongkar Jaringan Penipuan Internasional di Solo, Libatkan Mantan Artis sebagai Model Video Call
Ray Rangkuti Kritik DPR Masuki Fase ‘5D Plus 1H’, Dinilai Lebih Sibuk Jadi Juru Bicara Pemerintah
Hasto: Jokowi Harus Pertanggungjawabkan Kebijakan, Bukan Sekadar Turun ke Bawah