Bisnis Jenderal di Lingkaran Tambang Ilegal: Tragis dan Memilukan

Pernyataan pidato Presiden Prabowo untuk menindak tegas praktik tambang ilegal termasuk membongkar siapa pun yang menjadi beking di baliknya layak diapresiasi. Termasuk para jenderal di dalamnya. Pidato tersebut dikemukakan di gedung DPR/MPR dalam menyambut HUT RI ke 80 tahun.

Sebenarnya pernyataan presiden membuka tabir lama yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik semata. Tentang adanya keterlibatan para jenderal, baik yang masih aktif maupun purnawirawan, dalam bisnis tambang ilegal.

Selama bertahun-tahun masyarakat hanya bisa menduga-duga mengapa aktivitas tambang tanpa izin dapat beroperasi dengan bebas meskipun secara hukum jelas melanggar. Sekarang jawabannya mulai terang ada “orang kuat” yang melindungi.

Pernyataan Presiden mempertegas sinyalemen publik bahwa memang ada jenderal yang berada di lingkaran bisnis kotor tersebut. Sebelumnya belum ada pernyataan sekeras ini hanya diera Presiden Prabowo ini diucapkan.

Keterlibatan aparat berseragam apalagi level jenderal dalam melindungi tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum. Namun bentuk pengkhianatan terhadap institusi yang mereka bela selama puluhan tahun.

TNI dan Polri dibangun atas dasar disiplin, kehormatan dan pengabdian kepada negara. Ketika perwira tinggi “jenderal” justru mengotori prinsip tersebut demi keuntungan pribadi maka dampaknya wibawa institusi runtuh di mata prajurit dan rakyat.

Logika yang terbentuk di lapangan menjadi berbahaya. Jika seorang jenderal saja bebas melanggar hukum mengapa prajurit bawahan tidak boleh meniru? Keteladanan hancur, moral pasukan terkikis dan pada akhirnya citra institusi ikut terjerumus dalam lumpur korupsi pertambangan ilegal.

Sektor tambang merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Dari batu bara hingga nikel sektor tambang menyumbang triliunan rupiah dalam bentuk pajak, royalti, dan devisa ekspor. Adanya tambang ilegal yang dilindungi aparat “jenderal” justru menjadi kebocoran besar.

Berapa banyak pajak yang hilang? Tak sedikit laporan menyebutkan potensi kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Uang negara “pajak” yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru menguap ke kantong segelintir elite yang berkolusi dengan para jenderal.

Sejarah menunjukkan bahwa peran militer dalam politik dan ekonomi tidak pernah benar-benar putus. Dari masa Orde Baru hingga era reformasi banyak purnawirawan maupun aktif yang masuk ke bisnis energi, perkebunan, hingga pertambangan. Ironisnya mengapa harus menjadi beking yang ilegal.

Pernyataan Presiden ada jenderal beking tambang ilegal adalah alarm moral. Jika benar ada jenderal yang terlibat penindakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan. Dan hanya dengan cara itulah TNI – Polri bisa menjaga kehormatannya.