Adili Jokowi, Makzulkan Wapres Gibran, Ganti Kapolri

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT & DAERAH

ALIANSI PENJAGA & PENCINTA BANGSA (APP-BANGSA)

Bahwa, pernyataan Pemerintah didampingi Ketua Umum Partai Politik (yang duduk di DPR) dengan tujuan menciptakan suasana kondusif, dengan adanya demo besar-besaran di berbagai Kota di Indonesia sejak tgl  25 Augustus sampai tgl 30 Augustus telah meluluh lantakan keadaan terutama keamanan di Indonesia, terutama setelah Polisi melindas secara sadis Affan Kurniawan pengemudi ojol pada tgl 28 Augustus 2025 di Senayan Jakarta

Bahwa, kekerasan yang dilakukan Polisi diseluruh Indonesia ditingkat Polsek, Polres, Polda sudah terjadi sejak lama terutama pada periode Pemerintahan Jokowi data yang dihimpun KontraS  sbb;

Juli 2019-Juni 2020 terjadi 921 kekerasan 1627 luka-luka, 304 tewas. Juli 2020 – Juni 2021 terjadi 651 Kekerasan, data spesifik selama pandemi belum ada, Juli 2022 – Juni 2023, terjadi 622 Kekerasan, 1363 Luka, 187 Tewas,

Juli 2023 – Juni 2024, terjadi 645 Kekerasan, 754 Luka, 38 tewas

Juli 2024 – Juni 2025 terjadi 602 Kekerasan, data spesifik belum

Bahwa kondisi Ekonomi Bangsa dalam keadaan tidak baik saja warisan Pemerintah Jokowi melalui pembangunan tanpa kelayakan secara yang menyebabkan beban dan kerugian seperti proyek mercu suar seperti KCIC, IKN, Pelabuhan dan Bandara yang kosong tanpa aktivitas dll.

Ditambah dengan utang yang luar biasa besarnya secara ugal-ugalan era Pemerintahan Jokowi menjadi beban APBN  untuk membayar bunga & pokok hampir menyita sepertiga APBN. 

Sehingga Pemerintah Prabowo dipaksa melakukan efisiensi yang berakibat kepada meningkatnya Pajak didaerah yang mencekik rakyat secara langsung, sementara pembukaan lapangan kerja tidak signifikan, PHK dan Pengangguran dimana-mana  sehingga memiskinkan dan menyengsarakan hidup puluhan juta rakyat di seantero negeri.

Bahwa,  kondisi tersebut semakin dipicu oleh beberapa anggota DPR yang tidak peka menyatakan dan berbuat hal yang menyakiti hati rakyat, termasuk pernyataan Menkeu Sri Mulyani menyebabkan akumulasi kemarahan, sehingga terjadi perlawanan rakyat dalam bentuk demonstrasi di Jakarta dan di berbagai daerah rakyat. 

Karena rakyat benar-bebar telah muak terhadap kelakuan elit penguasa dan DPR yang tidak berempathy terhadap kesulitan ekonomi rakyat, sementara saluran penyampaian aspirasi dipersulit oleh DPR serta tidak terbuka.

Bahwa, setelah terjadi Aksi Demo besar-besaran dimana-mana tanggal 25 Augustus 2025 sampai 31 Augustus 2025, banyak Tokoh bahkan Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah menyatakan agar Kapolri Listyo Sigit diganti. 

Konon sewaktu 16 Pimpinan Ormas Islam ke Hambalang oleh Presiden Prabowo juga menyampaikan permintaan tersebut.

Bahwa, apapun skenario kerusuhan ini dibuat, namun rakyat dan bangsa Indonesia mesti kembali kepada agenda strategis untuk memulai perbaikan negeri yakni desakan masif agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan.