DPR Bukan Kaget Cucu Mahfud Keracunan MBG, tapi Heran Kok Bisa Kebagian: Orang Mampu Bukan Prioritas

PARADAPOS.COM  - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku kaget ketika mendengar kabar bahwa cucu Mahfud MD ikut keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, yang membuat Charles heran adalah kenapa cucu eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) tersebut kebagian MBG.

Padahal, menurutnya, cucu Mahfud itu termasuk dari kalangan orang mampu, sehingga bukan prioritas penerima manfaat, seperti di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, prioritas utama penyaluran MBG adalah untuk wilayah 3T agar terdapat pemerataan gizi yang berkualitas bagi anak-anak karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung perbaikan gizi anak Indonesia.

Sehingga, dipastikan setiap anak di wilayah 3T tersebut mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

"Saya kaget sih kemarin tiba-tiba dapat berita cucunya Prof. Mahfud terkena keracunan juga, kan harusnya orang mampu ya, bukan menjadi prioritas penerima manfaat untuk program MBG," ungkapnya saat rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hingga Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dikutip pada Kamis (2/10/2025) dari YouTube Kompas TV.

Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa dua cucunya keracunan menu MBG yang dibagikan di salah satu sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja. Cucu ponakan ya, saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud mengatakan, salah satu cucunya itu pun dirawat di rumah sakit, sementara satu lainnya tidak dirawat dan sudah dibolehkan pulang.

"Habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," ujar Mahfud.

DPR Tegaskan Program MBG Harus Diprioritaskan untuk Wilayah 3T

Lebih lanjut, Charles pun menjelaskan bahwa niat mulia Presiden Prabowo Subianto lewat MBG ini adalah untuk mengatasi gizi buruk di Indonesia, sehingga dia berharap semestinya program ini didahulukan dulu untuk anak-anak di wilayah 3T yang rentan mengalami gizi buruk.

"Niat mulia Bapak Presiden adalah bagaimana kita mengentaskan gizi buruk. Namun dari sebaran dapur yang ada, saya belum melihat bahwa ini adalah prioritas dari program MBG saat ini." 

"Saya berharap ke depan atau mungkin gini, Bapak (Kepala BGN) bisa nggak sampaikan ke kita sebaran dapur-dapur yang sudah ada apakah sudah merefleksikan yang disampaikan Bapak Presiden, dalam arti begini, apakah sebaran dapur sudah banyak di wilayah 3T dan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap gizi buruk?" tanya Charles kepada Dadan.

Menurut Charles, jika sebaran dapur di wilayah 3T tidak merata dan hanya berpusat di kota besar saja, maka tujuan dari program MBG ini akan sulit tercapai.

Charles pun menekankan, ke depannya Badan Gizi Nasional (BGN) bisa membangun dapur-dapur MBG di wilayah 3T yang rentan terhadap gizi buruk, bukan fokus di tempat-tempat yang justru banyak orang dari kalangan mampu.

"Karena kalau tidak, kalau hanya berpusat di kota-kota besar, maka tujuan niat mulia ini sulit untuk dicapai, Pak. Kalau ini belum, berarti ke depan saya berharap kita harus fokus membangun dapur-dapur dan menyediakan makanan untuk anak-anak kita yang ada di 3T yang memang wilayah-wilayahnya rentan terhadap gizi buruk," ujar Charles.

"Pak Menkes punya datanya tuh se-Indonesia, wilayah mana saja yang ekstrem apa kemiskinan ekstrem dan rentan terhadap gizi buruk. Fokus di sana bukan fokus di tempat-tempat yang orangnya mungkin banyak yang mampu, hanya karena infrastrukturnya lebih siap untuk mendirikan dapur gitu. Saya berharap ke depan prioritas seperti itu," tegasnya.

Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025. 

Sementara BGN melaporkan 4.711 korban dari 45 KLB. Perbedaan ini juga disorot oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang mencatat 8.649 anak terdampak, dengan lonjakan 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir September.

JPPI menilai keracunan hanyalah gejala dari masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG. Temuan mereka mencakup pengadaan menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi sekolah dalam pengawasan.

Program MBG ini merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Melalui program ini, Prabowo juga akan mewujudkan  visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program ini mulai digulirkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Sebagai informasi, untuk saat ini, dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara, menyusul banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala BGN, Dadan, menyebut bahwa sebagian besar insiden keracunan tersebut terjadi akibat kelalaian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus banyak terjadi di dua bulan terakhir. Dan ini berkaitan dengan berbagai hal. Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ujar Dadan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dadan kemudian menjelaskan bahwa pelanggaran SOP terjadi mulai dari tahap pembelian bahan baku hingga proses distribusi makanan. 

Ada ketidaksesuaian waktu pembelian bahan baku yang seharusnya dilakukan dua hari sebelum pengolahan (H-2), tetapi ditemukan ada yang melakukannya empat hari sebelumnya (H-4).

“Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4. Kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya 4 jam."

"Seperti di Bandung, itu ada yang memasak dari jam 9 dan kemudian delivery-nya ada yang sampai jam 12, bahkan ada yang lebih dari jam 12,” jelasnya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindakan tegas, BGN memutuskan untuk menutup sementara operasional SPPG yang terbukti lalai dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Penutupan sementara ini tidak memiliki batas waktu yang pasti, durasinya akan bergantung pada seberapa cepat masing-masing SPPG mampu melakukan penyesuaian dan perbaikan internal, serta menunggu hasil investigasi yang sedang berjalan.

“Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” ucapnya.

Dadan juga menekankan bahwa dampak dari kasus keracunan MBG ini tidak hanya bersifat fisik. 

Dia meminta agar setiap SPPG juga mulai memikirkan dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami oleh para penerima manfaat, terutama anak-anak.

“Mereka juga harus mulai memitigasi terkait trauma yang akan timbul pada penerima manfaat,” katanya

Sumber: Tribunnews